Yuk, Naik Angkutan Umum Agar Konsumsi BBM Berkurang

IndoAviation – Naik angkutan umum dinilai sebagai salah satu jalan keluar untuk menyiasati kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi konsumsinya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan pun mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk semakin aktif menggunakan angkutan umum.

“Saat ini konsumsi BBM didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, yang mencapai 97%,” ujar Hendro Sugiatno, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam siaran perd, Jumat (20/1/2023).

Pergerakan masyarakat masih didominasi kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan. Maka pemerintah mendorong penggunaan angkutan umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia.

Bus rapid transit (BRT) dengan skema buy the service (BTS) sudah dikembangkan untuk stimulus pengembangan angkutan penumpang umum. Foto: Ditjen Hubdat

Sudah dikembangkan bus rapid transit (BRT) dengan skema buy the service (BTS). Skema BTS ini hadir untuk memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan.

Upaya membangun angkutan umum perkotaan masih dilakukan oleh Ditjen Hubdat sampai saat ini, termasuk pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya. Secara simultan juga dievaluasi menyeluruh untuk menyempurnakan keberadaan angkutan umum di Indonesia.

“Kami akan melakukan berbagai hal untuk menekan konsumsi BBM dengan beberapa cara. Salah satunya adalah melakukan pendampingan pada kota-kota yang sudah mengembangkan angkutan umum,” ungkap Hendro.

Dengan demikian, kota-kota tersebut akan menemukan cara untuk mengoptimalkan pelayanannya. Ini ditunjukkan dengan meningkatnya daya angkut dan jumlah penumpang setiap tahun.

Upaya lainnya adalah mendorong dan memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk duduk bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Ini agar mereka menemukan langkah bersama dalam memberikan pelayanan angkutan umum yang baik bagi masyarakat.

Pihak-pihak tersebut bisa menata kembali jaringan trayeknya. Masyarakat pun menjadi tertarik untuk beralih dari naik kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa angkutan, dalam hal ini Organda yang tersebar di setiap daerah, memang menjadi tantangan utama agar pengembangan angkutan umum perkotaan dapat cepat terlaksana,” tutur Hendro.

Kolaborasi semua pihak terkait itu menjadi keharusan agar tercipta kesepahaman. “Perlu juga terus ditingkatkan untuk mewujudkan angkutan umum perkotaan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau sebagai diamanatkan dalam UU 22 tahun 2009,” ucapnya.

Angkutan Umum sebagai feeder light rapid transit (LRT) untuk memudahkan masyarakat dalam mobilitas kegiatannya. Foto: Ditjen Hubdat

Dalam beberapa tahun terakhir, Ditjen Hubdat melakukan kampanye “Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum”, ajakan moral agar masyarakat kembali menggunakan angkutan umum. Ada pula program “Public Transport Day”, ajakan bagi para pegawai pemerintah daerah untuk naik angkutan umum.

Tak ketinggalan layanan melalui program angkutan perintis. Tak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan enam lintasan subsidi perintis angkutan barang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Program angkutan perintis sebagai bukti bahwa pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan menumbuhkan roda perekonomian masyarakat,” ucap Hendro.

Untuk mendukungnya, hadir angkutan barang perintis melalui jalur darat. Melayani perpindahan barang dari dan ke angkutan laut perintis, angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, juga pusat distribusi logistik. Pelayanannya ada di lima wilayah, yakni Aceh, Natuna, Tanjung Selor, dua lintasan di Merauke, dan Mimika.

Tahun 2022, subsidi anggaran angkutan barang perintis Rp15miliar. “Diharapkan ini dapat mengurangi disparitas harga antarwilayah di Indonesia untuk menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok,” ujar Hendro.

Sebagai akselerasi pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi covid-19, Ditjen Hubdat juga memberikan pelayanan angkutan umum di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dengan layanan ini, sektor pariwisata mulai tumbuh dan roda perekonomian bangkit kembali.

“Layanan angkutan umum, baik di perkotaan serta di kawasan tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan (3TP), maupun KSPN, menjalankan fungsinya sebagai promoting sector dan servicing sector. Mampu menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat sekaligus langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah,” tutur Hendro.