Sat. Nov 16th, 2019

Tiga Peran Industri Pertahanan Swasta Nasional yang Diharapkan KKIP

Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia (KKIP), Marsdya TNI (Pur) Eris Hariyanto memaparkan tentang peran industri pertahanan swasta nasional dalam diskusi yang digelar Jakarta Defence Studies, Kamis (7/11/2019). Sumber gambar: Ery.

Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia (KKIP), Marsdya TNI (Pur) Eris Hariyanto mengatakan bahwa setidaknya ada tiga peran yang diharapkan KKIP dari industri-industri pertahanan swasta nasional. Mereka diharapkan mampu melakukan produksi alat peralatan pertahanan keamanan, perawatan alpalhankam (Maintenance, Repair, dan Overhaul/ MRO) dan menjadi rantai pasokan industri global.

“KKIP mengharapkan industri pertahanan swasta berperan dalam memproduksi alpalhankam, MRO dan menjadi bagian dari Global Supply Chain terhadap perusahaan-perusahaan pertahanan yang ada di dunia,” ungkap Eris di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Mantan Sekjen Kementerian Pertahanan ini mengatakan, dengan adanya tiga hal tersebut, maka hal itu akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi user atau pengguna, baik itu TNI maupun kementerian dan lembaga lainnya.

“Industri pertahanan swasta diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pengguna dan juga (kebutuhan) komponen-komponen yang diperlukan bagi pengguna, dalam hal ini TNI.
Diharapkan mereka dapat memenuhi Alpalhankam pengguna untuk produk-produk nonkombatan, memenuhi kebutuhan komponen bagi tier (tingkatan) di atasnya.”

Dijelaskan dia, berdasarkan UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, terdapat empat tier dalam kegiatan produksi industri pertahanan nasional. Tier 1 merupakan industri alat utama, tier 2 industri komponen utama, tier 3 industri komponen dan tier 4 industri bahan baku. Khusus industri swasta hanya boleh berada pada tier 3 dan 4. Sementara tier 1 dan 2 berkaitan dengan kerahasiaan negara, sehingga hanya boleh dipegang oleh BUMN.

Terkait dengan peran industri swasta berikutnya, dia mengatakan bahwa TNI telah memiliki sejumlah vendor dari swasta untuk perawatan alpalhankam.

“Saat ini kalau dilihat, TNI mempunyai vendor-vendor tertentu dalam memenuhi kebutuhan spare part ataupun pemeliharaan (MRO).”

Terakhir, industri swasta diharapkan bisa menjadi pemasok resmi untuk memenuhi kebutuhan suku cadang (spare part) alpalhankam TNI.

“Ini diperlukan agar jangan sampai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spare part ini bukan dari pabrikan aslinya,” tagasnya.

Kalau bicara industri pertahanan swasta, lanjutnya, sasarannya diharapkan bisa mendukung kebutuhan yang nonkombatan.

Kata dia, KKIP sebagai pembina industri pertahanan bisa memberikan sertifikasi atau apapun yang mendukung industri-industri pertahanan swasta.

Baca ini juga ya!        

Leave a Reply