Tarif 23 Lintas Penyeberangan Naik 11%

Tarif 23 lintas penyeberangan komersial antarprovinsi disesuaikan atau naik sekitar 11%. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno menyatakan hal ini dalam siaran pers, Rabu (28/9/2022) malam.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menetapkan regulasi penyesuaian tarif angkutan penyeberangan setelah ada penundaan keputusan sebelumnya. Penundaan itu, kata Hendra, karena ada evaluasi terhadap beberapa lintasan yang perlu dilakukan penyesuaian untuk beberapa golongan kendaraan.

“Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara yang ditandatangani pada 28 September 2022, penyesuaian tarif antarprovinsi dilakukan pada 23 lintas penyeberangan komersil dengan penyesuaian berkisar 11%,” jelasnya.

Hendro mengatakan, penyesuaian tarif angkutan penyeberangan tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi perhitungan tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi. Alasan pentingnya adalah demi menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, keseimbangan antara kepentingan masyarakat, serta keberlangsungan industri penyeberangan. Tarif baru ini diberlakukan setelah tiga hari sejak ditetapkan atau mulai 1 Oktober 2022.

Ke-23 lintas penyeberangan itu adalah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Lembar-Padangbai, Bajoe-Kolaka, Tanjung Kelian- Tanjung Api-api, Balikpapan-Taipa, Balikpapan-Mamuju, Bitung- Ternate, Bira-Sikeli, Sape- Waikelo, Sape-Labuan Bajo, Bitung-Tobelo, Pagimana- Gorontalo, Siwa-Lasusua, Surabaya-Lembar, Batam-Mengkapan, Karimun-Mengkapan, Sape-Waingapu, Batam- Kuala Tungkal, Batam- Sei Seleri, Karimun-Sei Seleri, Ketapang-Lembar, dan Batulicin-Garongkong.

Penyesuaian tarif itu, sebagai contoh di lintas Merak–Bakauheni, yaitu tarif penumpang (belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan) dari semula Rp14.475 menjadi Rp16.575 atau naik Rp2.100. Tarif kendaraan golongan IVA dari semula Rp369.000 menjadi Rp407.700 atau naik Rp38.700. Tarif kendaraan golongan VB dari semula Rp644.000 menjadi Rp712.750 atau naik Rp68.750. Tarif kendaraan golongan VIB dari semula Rp1.000.000 menjadi Rp1.107.000 atau Rp107.000.

Contoh lainnya, penyesuaian tarif (belum termasuk iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan) pada lintas Ketapang–Gilimanuk, untuk tarif penumpang dari Rp4.500 menjadi Rp5.450 atau naik Rp950. Tarif kendaraan golongan IVA dari Rp144.000 menjadi Rp160.350 atau naik Rp16.350. Tarif kendaraan golongan V B dari Rp219.000 menjadi Rp242.250 atau naik Rp23.250. Tarif kendaraan golongan VIB dari Rp355.000 menjadi Rp392.500 naik Rp37.500.

“Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ke depannya dapat dilakukan setelah adanya evaluasi yang dilakukan terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan setiap enam bulan. Dari evaluasi ini akan diketahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena perubahan satuan harga pada komponen biaya,” ungkap Hendro.

Dengan adanya penyesuaian tarif angkutan penyeberangan itu, operator kapal selayaknya lebih meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta menjaga kualitas layanan angkutan penyeberangan. Penyesuaian tarif ini, ujar Hendro, telah memperhitungkan kenaikan yang wajar dan struktur tarif yang adil bagi pengguna jasa ataupun operator.

“Badan usaha angkutan penyeberangan dan pelabuhan agar dapat segera melakukan sosialisasi terhadap penyesuaian tarif angkutan penyeberangan antarprovinsi bersama dengan pemangku kepentingan terkait, baik secara fisik maupun melalui media lainnya, di masing-masing lintas penyeberangan,” ujar Hendro.

Foto: ASDP