IndoAviation – Satu tahun perang Rusia Ukraina, Rusia menyatakan sedang mempelajari dengan seksama usulan perdamaian yang disampaikan pemerintah Cina. Namun, juru bicara Kremlin menyatakan sampai saat ini tidak melihat adanya kesempatan untuk sebuah resolusi politik atas perang Rusia Ukraina yang sedang berlangsung tersebut.
“Setiap upaya untuk menyusun rencana, yang akan mendorong mengubah konflik ke jalur perdamaian, patut mendapat perhatian, termasuk proposal dari teman-teman kami di Cina,” kata Dmitry Peskov, Jubir Kremlin.
Lebih lanjut Peskov mengatakan rincian atas hal itu harus dianalisa secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak. Peskov menggambarkannya sebagai sebuah proses yang sangat panjang dan intens.
Meski begitu, Peskov mengatakan bahwa Moskow melihat tidak ada prasyarat untuk menyelesaikan seluruh situasi ini ke arah perdamaian. Bahkan ia menambahkan bahwa operasi militer Rusia di Ukraina akan terus berlanjut, karena Rusia bergerak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, pada Jumlah minggu lalu, Kementerian Luar Negeri Cina telah merilis 12 rencana perdamaian untuk perang Rusia Ukraina.
Poin yang disampaikan Cina antara lain mencakup berbagai langkah, mulai dari gencatan senjata dan perundingan damai hingga meninggalkan “mentalitas Perang Dingin”, dan sanksi-sanksi, sembari mendorong stabilitas global dan rantai suplai internasional. Beijing juga mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk menghormati kedaulatan semua negara.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi peta jalan perdamaian itu minggu lalu. Juru bicara Kemenlu Rusia, Maria Zakharova, menyatakan apresiasi atas kontribusi Beijing atas usulan penyelesaian konflik di Ukraina dengan cara-cara damai.
Sayangnya di sisi berbeda, para negara pendukung Ukraina telah menepis usulan Cina tersebut. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menyatakan bahwa Beijing tidak memiliki banyak kredibilitas setelah menolak untuk berpihak pada AS dalam masalah ini.
Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022, dengan alasan kegagalan Pemerintah Ukraina untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus kepada Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2014 oleh Rusia dan Ukraina, dengan Jerman dan Perancis sebagai penengahnya.
Foto: Wikipedia / Arrikel