Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat, bakal dikembangkan. Pembangunannya dimulai tahun 2022.
Dimulainya pengembangan proyek infrastruktur itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dan perjanjian kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Jakarta, Senin (31/10/2022).
Ada lagi penandatangan perjanjian penjaminan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dengan PT IIAPG selaku BUP. Juga penandatanganan perjanjian regres antara PJPK dan BUPI.
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bersama PT PII sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV)-nya melaksanakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan selalu siap memberikan dukungan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Juga untuk bekerja sama menggunakan berbagai macam fasilitas pembiayaan inovatif, yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari kementerian dan lembaga.
“Saya tentu berharap bahwa dilaksanakan proyek ini bukan sekadar biaya, tapi manfaatnya bagi perekonomian nasional. Tentu juga bagi perekonomian di Bekasi agar bisa meningkatkan aktivitas untuk mendukung industri otomotif Indonesia, sehingga mampu menembus pasar internasional,” ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, “Saya senang karena dalam proyek ini tidak sekadar membangun proyek, tapi juga membangun sistem, termasuk dari sisi perawatannya. Proyek ini akan menjadi salah satu ikon dari center of excellent yang saya harap akan mampu mendukung industri otomotif makin kompetitif dan dikenal di seluruh dunia.”
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pengembangan kawasan Proving Ground Bekasi dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standar internasional. Hal ini akan meningkatkan aspek keselamatan kendaraan bermotor, juga mendukung komitmen Indonesia untuk mengendalikan tingkat emisi karbon pada kendaraan. Melalui skema KPBU yang diusung Kementerian Perhubungan bisa mengurangi ketergantungan pendanaan dari APBN.
“Hadirnya Proving Ground Bekasi sebagai fasilitas pengujian kendaraan terbesar se-Asia Tenggara ini akan meningkatkan daya saing. Uji coba produk otomotif bisa dilakukan di dalam negeri dan langsung bisa diekspor tanpa harus uji coba kembali di luar negeri. Insya Allah kita akan lakukan groundbreaking pembangunannya pada tahun ini (2022),” ujarnya.
Melalui proyek Proving Ground Bekasi, kata Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo, pihaknya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Dukungan ini khususnya pada ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia serta untuk menurunkan emisi
kendaraan bermotor.
“Dengan mandat yang dipercayakan kepada PT PII, yaitu pelaksana fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi & penjaminan pada proyek tersebut, kami berharap dapat mempercepat pembangunan proyek Proving Ground Bekasi. Juga dapat membantu pemerintah pada proyek strategis nasional lainnya yang membutuhkan PDF dan penjaminan dengan skema KPBU,” ujarnya.
Proving Ground Bekasi merupakan fasilitas pengujian di luar ruangan (outdoor test) sesuai dengan standar internasional yang mengadopsi United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts (UN Agreement). Akan ada 16 fasilitas pengujian sesuai dengan standar internasional United Nation Regulation (UNR). Rencananya, UNR akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement.
Foto: BKIP Perhubungan