Sat. Jul 11th, 2020

Protokol Kesehatan Masih Ketat, Kepatuhan Operator Dicek

                                   

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi meninjau Terminal Pulogebang, Jakarta pada Rabu (17/6/2020). “Saya mau melihat bagaimana tingkat kepatuhan dari operator bus terhadap SE 11 Tahun 2020,” katanya.
Dalam peninjauan itu, Budi didampingi Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani dan Direktur Angkutan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek), Aca Mulyana. Tentang SE atau Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 itu adalah tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi Darat pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mencegah Penyebaran Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.
Budi melanjutkan, “Saya lihat tidak begitu banyak masyarakat yang melakukan perjalanan. Mengapa demikian? Saya kira salah satu sebabnya adalah memang untuk keluar atau masuk DKI Jakarta harus memiliki SIKM sebagaimana Pergub No. 47 Tahun 2020.”
Menurut Budi, saat ini pemerintah masih sangat ketat dalam protokol kesehatan. Hal ini disampaikannya kepada penumpang dan pengemudi bus AKAP Sinar Jaya trayek Jakarta-Purworejo. “Nanti pada tanggal 1 Juli, untuk kapasitas bus kita sudah membuka peluang hingga 70 persen,” ucapnya.
Dalam SE tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan transportasi darat pada masa adaptasi kebiasaan baru dilakukan melalui beberapa tahapan fase. Fase kedua akan dimulai pada 1 Juli 2020 dan load factor angkutan umum diperbolehkan hingga maksimum 70 persen.
Namun demikian, Budi berharap masyarakat yang akan melakukan perjalanan tetap menerapkan protokol kesehatan. “SE dari gugus tugas masih berlaku dan kita semua mengacu ke sana,” tambahnya.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2020. Dijelaskan di sana tentang kriteria dan persyaratan orang yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi umum harus memenuhi berbagai persyaratan administratif selain wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan.
Karena itu, kata Budi, operator juga harus ketat dalam hal protokol kesehatan, seperti melakukan penyemprotan kendaraan dan mewajibkan pengemudi untuk rapid test. Walaupun demikian, sesuai arahan Menteri Perhubungan, angkutan umum tidak boleh menaikkan tarif.
“Penumpang juga wajib pakai masker selama perjalanan, menerapkan protokol kesehatan, dan memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan,” imbuh Budi.
Sebelumnya, Budi sudah mengecek seberapa jauh aplikator ataupun pengemudi ojek memenuhi ketentuan SE tersebut. “Kedua aplikator telah memiliki beberapa pos kesehatan. Pada kendaraannya dilakukan penyemprotan desinfektan. Pengemudi mendapat pembagian masker, pengukuran suhu tubuh menggunakan thermo gun, dan sebagainya,” jelasnya.