Mon. Jan 20th, 2020

Predikat Zona Integritas Bebas Korupsi Disandang 12 Unit Kerja Kementerian Perhubungan

                                   

Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) diterima 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan plus satu UPT menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Penghargaan ini diterima dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan diberikan langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Keberhasilan itu menjadikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan yang berhasil membangun zona integritas secara masif. Dia pun ingin menyasar unit-unit kerja lain yang memiliki skala pelayanan publik yang besar. “Yang sudah dicapai ini akan terus dievaluasi, bahkan akan dibuat suatu tim yang mengevaluasinya secara khusus,” ucapnya.

Kesebelas UPT yang memperoleh predikat WBK adalah Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran-BKKP (keempatnya dari Ditjen Perhubungan Laut); Politekni Pelayaran Malahayati dan Politeknik Pelayaran Surabaya (keduanya dari BPSDM); Balai Kesehatan Penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kantor UPBU Kalimarau Berau (keempatnya dari Ditjen Perhubungan Udara); serta Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi (Ditjen Perhubungan Darat). Sementara satu UPT mendapat predikat WBBM, yakni Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Ditjen Perhubungan Laut.

“Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, kami bersyukur dan mengapresiasi setinggi-tingginya UPT Ditjen Perhubungan Laut yang berhasil meraih penghargaan WBK dan WBBM,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo. Momen ini, ucap dia, harus mampu menjadi pemicu untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan.

Begitu pula yang diungkapkan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti. “Ini merupakan langkah awal dalam penataan sistem penyelenggaran pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi. Semoga capaian ini dapat menginspirasi dan mendorong unit kerja lain.”

Kepala Balai Kesehatan Penerbangan, Sri Murani Ariningsih, salah seorang penerima penghargaan predikat WBK mengatakan, “Seluruh jajaran Balai Kesehatan Penerbangan berkomitmen untuk terus mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.”

Senada dengan itu, Kepala BKKP dr. Hesti Ekawati pun bertekad untuk mempertahankan komitmen tersebut. “Setelah ini kami akan terus melanjutkan tugas-tugas ke depan dan pasti akan lebih banyak tantangan untuk mempertahankannya.”