Mon. Jul 13th, 2020

Penumpang Pesawat Tertular Covid-19 Tanggung Jawab Maskapai dan Operator Bandara

Penumpukan calon penumpang pesawat di posko pemeriksaan dokumen perjalanan Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sumber gambar: Istimewa.

                                   

Dalam situasi pandemi global Covid-19, tertularnya penumpang dari virus mematikan tersebut, baik di dalam pesawat maupun dalam perjalanan menuju (embarking) dan turun (disembarking) dari pesawat, menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan maupun operator bandara. Keduanya saling berbagi tanggung jawab dengan tingkatan berbeda.

Dosen Program Studi Hukum Bisnis Universitas Prasetiya Mulya dengan spesialisasi Hukum Udara dan Antariksa, Ridha Aditya Nugraha menjelaskan, tanggung jawab itu disandarkan kepada kedua pihak tersebut lantaran kesehatan penumpang termasuk lingkup cedera fisik (bodily injury) yang termaktub Pasal 17 ayat (1) Montreal Convention tahun 1999.

Pasal 17 ayat (1) Montreal Convention of 1999 (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air);

The carrier is liable for damage sustained in case of death or bodily injury of a passenger upon condition only that the accident which caused the death or injury took place on board the aircraft or in the course of any of the operations of embarking or disembarking.”

Dipaparkannya dalam sebuah artikel yang diunggah pada sebuah situs daring, Selasa (26/5/2020) kemarin, bodily injury yang dimaksud mensyaratkan terjadinya kontak fisik dengan penumpang.

“Maskapai penerbangan bertanggung jawab mutlak terhadap keadaan penumpang. Hal ini berlaku terlepas ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian (negligence) kru pesawat beserta pihak lain yang ditunjuk sebagai agennya,” tulis Ridha.

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan aturan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penjarakan fisik (physical distancing) antarindividu. Baik maskapai maupun operator bandara turut menelurkan prosedur teknis pelayanan masing-masing sesuai yang digariskan oleh pemerintah.

Baca Juga:

Citilink Siapkan Prosedur Wajib SIKM Bagi Penumpang Tujuan Jakarta

Tak Punya SIKM, Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Akan di Karantina 14 Hari

Kata dia, skenario operasional bandara menciptakan ragam variasi dalam menentukan kapan tanggung jawab bandara maupun maskapai dimulai dan berakhir. Bisa jadi, satu pihak memiliki porsi tanggung jawab yang lebih besar ketimbang pihak lainnya. Tentunya, setelah menelaah strategi mitigasi risiko masing-masing.

“Divisi hukum masing-masing operator bandara perlu mengidentifikasi segala probabilitas yang mungkin tercipta. Tujuannya tidak lain meminimalisir kompensasi sebagai wujud tanggung jawab (liability) yang perlu diberikan ketika terjadi kasus penularan Covid-19 kepada penumpang,” urainya.

Penerbangan Domestik dan Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (UU No. 1/2009) tentang Penerbangan beserta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara hadir sebagai hukum positif yang relevan.

Rezim hukum nasional, sebagaimana umumnya berlaku bagi penerbangan domestik, banyak terinspirasi konsep Warsaw Convention 1929 maupun Montreal Convention 1999. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi.

Baca Juga:

Kejar Jadwal Kirim, Russian Helicopters Genjot Produksi Produk Pertahanan di Tengah Covid-19

Helikopter Ansat Punya Modul Isolasi untuk Angkut Pasien COVID-19

Ridha menerangkan, Pasal 141 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 1/2009 menyebutkan bahwa cedera fisik atau luka-luka penumpang sebagai perhatian utama. Seandainya mengacu kepada Montreal Convention 1999, maka definisi luka-luka dapat diperluas hingga kesehatan penumpang.

Pasal 141 UU No. 1/2009;

(1) Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara.

(2) Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

(3) Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan.“

Sementara itu, Pasal 3 Permenhub No. 77 Tahun 2011 menyebutkan, “Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

“Besaran kompensasi ditentukan berdasarkan letak terjadinya luka-luka; atau dalam hal ini di mana penularan Covid-19 kepada penumpang terjadi. Permenhub No. 77 Tahun 2011 memberikan angka kompensasi yang tinggi seandainya penumpang tertular Covid-19 kemudian meninggal dunia,” tandasnya.