Penerbangan Sepi, Respon Positif Pemerintah atau Maskapai PHK Karyawan?

Industri aviasi di dunia tengah memasuki masa-masa sulit. Layanan penerbangan menjadi sangat sepi sebagai dampak pandemi virus Corona (Covid-19). Hal tersebut tentunya juga terjadi di Tanah Air.

Situasi ini membuat maskapai mengalami kerugian yang cukup berdampak bagi kegiatan operasional. Para perusahaan maskapai penerbangan nasional sangat berharap kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan mereka dari kerugian yang lebih besar lagi.

Ketua Umum Asosiasi Maskapai Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/ INACA), Denon Prawiraatmadja meminta pemerintah memberikan keringanan seperti menunda Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha.

“Tentu kita meminta relaksasi di sisi lain, contohnya perpajakan. Sehingga, kalau kita mendapat tunda bayar akan membantu perusahaan untuk bisa mengalokasikan dana cadangan tersebut untuk menunjang kegiatan yang tidak mendapatkan revenue ini,” tutur Denon, seperti dikutip detikcom, Ahad (29/3/2020).

Baca Juga:

Tekan Kerugian, Maskapai Tutup Operasi Hingga PHK Karyawan

Bukan Lion Air, Pesawat Meledak di Bandara Ninoy Aquino milik Lionair Inc

Selain itu, pihaknya juga meminta diskon pembiayaan kegiatan di bandara seperti biaya bahan bakar, navigasi, hingga biaya parkir.

Denon menjelaskan, dengan adanya pandemi Covid-19, pemerintah meminta maskapai untuk menurunkan frekuensi penerbangan. Otomatis armada pesawat mereka akan terparkir di bandara hingga dapat diterbangkan lagi kemudian.

Terkait hal tersebut, Denon mengatakan bahwa pihaknya meminta keringanan.

“Kita sebagai maskapai diimbau untuk menurunkan penerbangan, otomatis kan pada parkir. Parkirnya kan nggak bisa parkir di luar airport, harus di dalam airport. Bagaimana perlakuan parkir itu apakah berbayar? Kalau berbayar, sudah nggak boleh terbang, masa disuruh bayar,” ungkapnya.

Denon berharap pemerintah memberikan keadilan terhadap maskapai atas kebijakan yang dikeluarkan.

“Fairness biaya-biaya airport termasuk navigation service dan sebagainya, termasuk biaya-biaya Pertamina yang kita coba propose ke pemerintah,” sebutnya.

Jika tidak ada respons positif yang cepat dari pemerintah, Denon memastikan akan terjadi tindakan yang tidak diinginkan seperti pemutusahn hubungan kerja (PHK) karyawan sebagai upaya penyelamatan perusahaan.