Penataan Anak dan Cucu Garuda Indonesia Tunggu RUPSLB

Penataan anak dan cucu perusahaan maskapai Garuda Indonesia akan dilakukan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal ini karena jajaran direksi maskapai tersebut, termasuk direktur utamanya bukan pejabat definitif.

“Mungkin nanti setelah RUPSLB, biarkan nanti diputuskan oleh direksi (yang terpilih) perinciannya. Jadi tugas saya itu kan (sebagai plt Dirut) untuk memberikan dukungan saya dalam kegiatan operasional sampai dengan RUPSLB,” tutur Pelaksana tugas (plt) Direktur Utama Garuda Indonesia, Fuad Rizal di Tangerang, Jum’at (27/12/2019) pagi.

Pada 12 Desember lalu, Kementerian BUMN mengeluarkan surat keputusan Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. SK tersebut keluar lantaran sejumlah BUMN memiliki anak hingga cucu perusahaan dengan bidang usaha di luar bisnis inti.

Maskapai pelat merah tersebut tercatat memiliki 7 anak perusahaan dan 19 cucu perusahaan. Bidang usahanya mulai dari Low Cost Carrier, Ground Handling, Inflight Catering, Maintenance Facility, Jasa Teknologi Informasi, Jasa Reservasi, Perhotelan, Transportasi Darat, E-commerce & Market Place, Jasa Expedisi Cargo, hingga Tour & Travel.

“Jadi memang ada permintaan untuk review untuk anak dan cucu perusahaan. Sebagian sudah kita lakukan. Nanti semua itu akan kita sampaikan ke komisaris untuk diputuskan,” ungkap Fuad yang juga menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Sehari setelah dikeluarkannya SK tersebut (13/12/2019), Fuad mengatakan bahwa Garuda sepenuhnya akan mendukung keputusan Menteri BUMN untuk penataan anak dan cucu usaha.

Fuad menyampaikan bahwa perusahaan bersama Dewan Komisaris akan melakukan peninjauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan anak dan cucu perusahaan. Dia juga mengatakan bahwa Garuda ke depannya akan lebih memfokuskan bisnis anak usaha yang menunjang bisnis utama, yaitu sektor penerbangan.

Disampaikannya juga bahwa saat ini pihaknya telah menghentikan pengembangan dan meninjau ulang pendirian anak maupun cucu perusahaan yang baru. Terlebih, yang tidak sesuai dengan bisnis inti perusahaan induk di sektor penerbangan.