Pembangunan Sarana Transportasi di Perbatasan Kalimantan Masih Perlu Dukungan Subsidi

Read Time:2 Minute

Masih banyak tantangan dalam pembangunan sarana transportasi di perbatasan Kalimantan. Sebut saja angkutan umum yang masih minim, terutama karena kondisi jalan yang rusak. Belum lagi akses jalan dari ibukota ke kabupaten di perbatasan yang belum terhubung. Maka masih dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, khususnya dalam penyediaan angkutan perintis dan subsidi atau insentif.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) juga membuat catatan penting, yang salah satunya adalah perlu penambahan trayek angkutan jalan atau bus perintis di perbatasan Kalimantan.

Saat ini terdapat 32 trayek angkutan jalan perintis di Pulau Kalimantan dengan panjang 3.537 km. “Sepanjang 522km atau 14,7 persennya, jalan itu rusak. Dengan kondisi tersebut, kita perlu menambah bus perintis,” kata Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat dalam diskusi daring “Menilik Transportasi di Kawasan Perbatasan Kalimantan”, Rabu (29/9/2021).

Catatan penting lainnya, kata Djoko, tentu jaringan jalan yang rusak itu harus segera diperbaiki. Sementara untuk pembangunan akses jalan menuju Kabupaten Mahakam Ulu perlu dipercepat penyelesaiannya.

Djoko menambahkan, perlu juga ada pembenahan angkutan umum di area perbatasan, yakni Kota Malinau, Pulau Nunukan, dan Pulau Sebatik. Termasuk mengadakan angkutan perkotaan di Pontianak dan Singkawang. Pelabuhan sungai dan penyeberangan juga perlu dibenahi, serta tersedianya terminal penumpang dan barang di setiap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL).

“Pemerintah perlu memberikan subsidi operasional bagi bus antarkota dalam provinsi (AKDP) yang menuju PLBN, begitu juga angkutan lokal di sekitarnya. Tak kalah penting adalah dilakukannya sosialisasi keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, dan angkutan penyeberangan,” ungkapnya.

Hal senada diungkap pula oleh Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), Ateng Aryono. “Diperlukan subsidi agar pelayanan angkutan dapat tumbuh dan berkembang seiring perkembangan kawasan perbatasan,” ujarnya.

Tentang angkutan perintis, Direktur Utama DAMRI Setia N Milatia Moemin mengatakan, saat ini pihaknya memiliki angkutan perintisj berjumlah 497 unit kendaraan yang beroperasi di 47 cabang dengan basis di 47 lokasi. Di Kalimantan, DAMRI memiliki 76 unit bus perintis jenis medium berkapasitas 19 penumpang yang beroperasi di 34 trayek.

“Kami tengah berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengharmonisasi regulasi dan aturan terkait angkutan perintis dan perbatasan,” ucap Setia.

Pada kesempatan itu, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan hadir Direktur Angkutan, Ahmad Yani mewakili Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Pemerintah, kata Yani, membuat kriteria pemberian subsidi bagi angkutan jalan perintis. Kriteria ini, antara lain, menyangkut konektivitas untuk wilayah terisolasi dan perbatasan.

Pemberian subsidi tersebut sebagai dukungan untuk akselerasi pembangunan transportasi di kawasan perbatasan bidang jalan, juga angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Kata Yani, “Pemberian subsidi melalui proses yang ketat ini diharapkan mampu mengolaborasikan angkutan jalan perintis untuk memberikan konektivitas, baik orang maupun barang. Konektivitas ini kita bangun dalam rangka menjaga stabilitas terhadap harga barang dengan layanan pada masyarakat yang tarifnya bisa kita sesuaikan dengan kemampuan masyarakat.”

Yani mengungkapkan, saat ini pemberian subsidi angkutan jalan perintis sudah melalui proses pembahasan. Selanjutnya akan diselenggarakan proses lelang terhadap masing-masing angkutan jalan tersebut. Oleh karena itulah, sampai sekarang belum ada penugasan yang diberikan terhadap masing-masing angkutan tersebut.

“Kriteria pemberian subsidi angkutan jalan ini kan sudah jelas, ada aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kami pun sudah mempersiapkan dan membahas suatu kerja sama angkutan penumpang jalan dan angkutan barang perbatasan yang dimulai dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk sama-sama kita berikan penekanan di jalan perbatasan itu,” paparnya.