Nilai Investasi Pengembangan Bandara Komodo Capai Rp1,2T

Bandara Komodo

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi telah mengumumkan bahwa pemenang lelang proyek pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur adalah konsorsium Cardig Aero Service (CAS), Kamis (26/12/2019). Perusahaan kongsi itu terdiri dari PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd.

Selain itu, Budi juga menyebutkan bahwa nilai investasi pengelolaan bandara dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) tersebut sebesar Rp1.203.314.000.000. Sementara estimasi total nilai biaya operasional selama 25 tahun mencapai Rp5.733.817.000.000.

Dengan menjadi pengelola baru Bandara Komodo, konsorsium CAS memiliki kewajiban untuk membayar konsesi dimuka sebesar Rp5miliar.

Sedangkan kewajiban pembayaran konsesi tahunan dari pendapatan bandara sebesar 2,5 persen, dengan pembayaran bertahap dua kali setiap tahun. Kemudian kewajiban ini akan meningkat per tahun dengan kenaikan 5 persen dari biaya konsesi tahun sebelumnya, serta clawback sebesar 50 persen.

Budi mengatakan, sebagai pemenang lelang konsorsium CAS memiliki rekam jejak yang baik dalam membangun dan mengelola badnara. Penandatangan perjanjian KPBU rencananya akan dilaksanakan pada awal Januari 2020.

“Pemenang lelang tentunya yang memiliki kompetensi yang baik dan berpengalaman dalam membangun dan mengelola Bandara. Sehingga diharapkan kinerja dan pelayanan di Bandara Labuan Bajo semakin meningkat,” kata Budi.

Budi mengatakan, proyek pengembangan bandara dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi badan usaha untuk turut serta membangun dan memberikan pelayanan infrastruktur transportasi di Indonesia. Khususnya, di Labuan Bajo yang menjadi salah satu dari 5 ‘Bali Baru’.

Pemerintah menargetkan pengembangan bandara ini akan meningkatkan jumlah penumpang per tahunnya mencapai 4 juta orang pada tahun 2044. Sementara kapasitas kargo mampu tembus 3.500 ton pada tahun yang sama.

Adapun ruang lingkup kerja sama yang dilakukan meliputi kegiatan merancang, membangun, dan membiayai pembangunan fasilitas sisi darat, sisi udara, dan pendukung; mengoperasikan bandara selama masa kerja sama; dan memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandara Komodo selama masa kerja sama.

Pada saat masa kerja sama berakhir, badan usaha wajib menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandara Komodo kepada penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK), yakni Dirjen Perhubungan Udara.

Dijelaskan Budi, KPBU menjadi suatu cara pembiayaan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan dari APBN. Sementara di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, mengingat konektivitas merupakan urat nadi Indonesia yang menghubungkan seluruh pulau-pulau melalui angkutan udara.