Tue. Feb 25th, 2020

MoU KPBU Bandara Komodo Ditandatangani 7 Februari

Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sumber gambar: BKIP Kemenhub.

                                   

Penandatanganan MoU Pengembangan Bandara Komodo dengan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara pemerintah dengan Konsorsium pemenang lelang akan dilaksanakan 7 Februari 2020. Demikian diungkapkan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pada Ahad (29/1/2020) kemarin.

Pemenang lelang tersebut adalah Konsorsium CAS yang terdiri dari PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd.

Budi berharap, bandara yang terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ini dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan dengan dilakukannya KPBU.

Menurutnya, Bandara Komodo akan menjadi pintu gerbang menuju Labuan Bajo, yang menjadi salah satu daerah dari lima destinasi wisata super prioritas atau 5 Bali Baru yang tengah disiapkan Pemerintah.

Nilai investasi untuk pengelolaan Bandara Komodo sebesar Rp1,2triliun dan estimasi total nilai biaya operasional selama 25 tahun Rp5,7triliun.

Melalui KPBU ini, Konsorsium CAS akan merancang, membangun, dan membiayai pembangunan fasilitas sisi darat, udara, dan pendukung. Mereka akan mengoperasikan dan memelihara Bandara Komodo beserta seluruh infrastruktur dan fasilitasnya selama 25 tahun ke depan.

Pengembangan dilakukan mulai dari landas pacu sepanjang 2.250 meter menjadi 2.750 meter dan perluasan apron akan diperluas menjadi 20.200 meter persegi untuk sisi udara.

Sementara sisi darat, terminal domestik diperluas menjadi 6.500 meter persegi, pembangunan terminal internasional seluas 5.538 meter persegi, pembangunan terminal kargo seluas 2.860 meter persegi, serta pembangunan beberapa fasilitas pendukung lainnya.

Konsorsium CAS ditargetkan akan meningkatkan jumlah penumpang sampai dengan 4.000.000 orang pertahun dan kargo sebesar 3.500 ton pada tahun 2044.

Saat masa kerja sama berakhir, konsorsium tersebut wajib Menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitas bandara tersebut kepada penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK), dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara.

Selanjutnya, konsorsium itu memiliki kewajiban membayar konsesi dimuka sebesar Rp5miliar. Konsorsium juga wajib membayar konsesi tahunan dari pendapatan Bandara Komodo sebesar 2,5%. Pembayaran dilakukan bertahap dua kali setiap tahun, yang kemudian akan meningkat per tahun dengan kenaikan 5% dari biaya konsesi tahun sebelumnya. Mereka juga harus membayar Clawback sebesar 50%.