Fri. Jun 5th, 2020

Mitigasi Covid-19, Kemenhub Matangkan Permen Pengendalian Transportasi

Ilustrasi area bandara. Sumber gambar: Pixabay.

                                   

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mematangkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) untuk pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Payung hukum ini nantinya juga akan menjadi acuan untuk pengendalian mudik 2020.

“Permen ini pada intinya akan mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pengendalian kegiatan transportasi pada daerah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta pedoman dan petunjuk teknis pengendalian mudik tahun 2020,” terang Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Adita menjelaskan, Permenhub tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

“Pemerintah mengarahkan masyarakat untuk tidak mudik. Jika ada yang berkeras (hati) akan mudik, semuanya harus memenuhi persyaratan dan protokol yang ketat,” tegasnya.

Baca Juga:

Sejumlah Pemda Minta Penerbangan Ditutup, Kemenhub Timbang 4 Hal

Butuh Layanan Pelanggan di Bandara AP 2? Mulai Besok Temui VICA

Terkait hal itu, Adita juga mengatakan bahwa Kemenhub tengah memfinalisasi Buku Panduan atau Petunjuk Teknis Mudik 2020. Buku tersebut harus diperhatikan dan wajib diikuti oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar dari suatu daerah.

“Terutama yang telah ditetapkan sebagai PSBB maupun perjalanan mudik, mulai dari tempat asal, dalam perjalanan hingga sampai tujuan,” ujarnya Adita.

Lebih lanjut, Adita menjelaskan, beberapa kebijakan yang akan diterapkan terkait pengetatan kegiatan mudik di antaranya: pengaturan jarak fisik pada angkutan umum, yakni dengan mengurangi kapasitas penumpang.

Pemudik dengan kendaraan pribadi juga diberlakukan hal yang sama, yaitu pengaturan jarak fisik. Untuk sepeda motor tidak dapat membawa penumpang, sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang bersikeras tetap mudik, terutama yang berasal dari wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB, diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

“Kami berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota, khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB, termasuk untuk mudik yang pada akhirnya turut mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.