Tiga bandara, yakni Sentani di Jayapura, HAS Hanandjoeddin di Belitung, dan Fatmawati Soekarno di Bengkulu, resmi dikelola PT Angkasa Pura (AP) I dan PT AP II. Peresmiannya ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan (KSP) barang milik negara (BMN) pada tiga bandara tersebut antara Dirjen Perhubungan Udara dengan dua direktur utama pengelola bandara itu di Jakarta, Ahad (13/10/2019) malam.
“Hari ini kita bahagia. Saya jalankan amanah Presiden untuk melakukan suatu aktivasi ide bahwa pembangunan infrastruktur harus melibatkan swasta. Hari ini tiga bandara kita kerja sama pemanfaatan. Bukan dijual ya!” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai menyaksikan penandatanganan tersebut.
KSP BMN selama 30 tahun pada bandara di Provinsi Papua, Bangka Belitung, dan Bengkulu itu, kata Menhub, bisa menjadi satu langkah baik. “Satu sisi memberikan ruang APBN bagi Ditjen Perhubungan Udara untuk bisa memanfaatkannya. Sebelumnya untuk bandara tersebut, sekarang bisa untuk merawat bandara di pinggiran, pelosok, perbatasan, yang belum maksimal kita lakukan.”
Menhub menambahkan, “Saya pikir ini iklim investasi yang bagus dengan memberikan kesempatan swasta untuk berkembang. Swasta juga percaya bahwa pemerintah memberikan kesempatan baik bagi para pengusaha.”
AP I dan AP II diharapkannya dapat membangun, mengoperasikan, dan merawat, bandara-bandara tersebut dengan lebih profesional. Bandara dikembangkan sebagai prasarana penumpang angkutan udara, logistik, pariwisata, juga menjadi kebanggaan daerah masing-masing.
Apa yang akan dilakukan AP I dalam mengelola Bandara Sentani? “Nanti dari sisi asetnya, kita perkuat. Dari sisi bandara, kita percantik sehingga bisa mengikuti standar Angkasa Pura I,” jawab Faik Fahmi, Direktur Utama AP I.
Faik mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut untuk pengelolaan Sentani karena membutuhkan waktu. “Dalam waktu kerja sama pengoperasian selama 30 tahun, kita merencanakan investasi sekitar Rp1,9triliun Jadi, pasti wajah Bandara Sentani jauh lebih baik. Dari sisi safety juga kita tingkatkan.”
Sentani, kata Faik, merupakan bandara utama di Papua dengan trafik di atas 2 juta penumpang per tahun. Setelah dikelola AP I ditargetkan akan tumbuh rata-rata 10% per tahun. Kargo udaranya juga sangat tinggi karena untuk pengiriman kargo ke Papua selalu datang ke Sentani sebelum didistribusikan ke wilayah lain.
“Saya juga melihat ada potensi lain, yaitu untuk penerbangan internasional ke wilayah Pasifik dan Australia. Saat ini penerbangannya masih domestik,” ucapnya. Namun untuk implementasinya, walaupun dari sisi letak geografis sangat strategis, tapi masih akan dipelajari lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Presiden Direktur AP II, Muhammad Awaluddin mengungkapkan, AP II akan membangun terminal baru dan perluasan terminal yang ada di Bandara HAS Hanandjoeddin. Ini untuk menampung maksimal 6 juta penumpang hingga 30 tahun mendatang. Terminal yang ada memang hanya mampu melayani 300.000 penumpang. Sementara jumlah pergerakan penumpang sudah tembus 1 juta orang per tahun.
“Kami siapkan Rp559,9miliar untuk HAS Hanandjoeddin. Setengahnya untuk pengembangan terminal, sisanya untuk fasilitas lain, seperti penebalan runway,” ujar Awaluddin.
Untuk Bandara Fatmawati Soekarno, kata dia, dalam waktu dekat sesuai dengan arahan pemda setempat adalah prioritas menjadi destinasi utama. Bagaimana menambah frekuensi penerbangan, juga menambah rute.
“Kita akan sinkronkan perencanaan pengembangan kawasan bandara, sehingga Fatmawati akan lebih baik lagi. Ini membutuhkan koordinasi antar-stakeholders. Harapannya, koordinasi ini bisa diselesaikan akhir tahun; sinkronisasi cukup dua bulan saja dalam joint planning section. Pembangunan akan dimulai tahun 2020,” ungkap Awaluddin.
Total investasinya Rp622,6miliar. Investasi ini disiapkan untuk pembangunan terminal baru dalam dua tahap guna mengantisipasi pergerakan 5,6 juta penumpang dalam 30 tahun mendatang.
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah optimis, AP II dapat mengembangkan Bandara Fatmawati Soekarno agar dapat mendukung pertumbuhan perekonomian Bengkulu. “Alhamdulillah setelah dua tahun intensif melakukan pembahasan, akhirnya malam ini secara resmi beralih dan dapat dikembangkan sepenuhnya oleh AP II.”
Sejalan dengan KSP BMN yang disepakati, AP I dan AP II akan menerima pendapatan aeronautika, nonaeronautika, dan kargo dari pengelolaan bandara. Selanjutnya, pengelola bandara melakukan pembayaran atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Lantas pengelola bandara akan menyerahkan hasil pengembangan, pembangunan, dan penambahan fasilitas, di bandara-bandara tersebut kepada pemerintah ketika perjanjian berakhir.
Foto: Ditjen Perhubungan Udara