Mon. Oct 21st, 2019

Mengungkap Tantangan Perempuan di Dunia Maritim Indonesia

Perempuan yang berkiprah di dunia maritim nasional memiliki tantangan yang cukup menantang. Namun semua itu bukan kendala atau hambatan untuk para perempuan Indonesia mengarungi pekerjaan di kelautan.

Women in Maritime Indonesia (Wima Ina) mengungkapkan berbagai tantangan itu dalam simposium “Empowering Women in The Maritime Community”. Simposium diadakan bertepatan dengan hari jadi keempat Wima Ina, yang berdiri 18 September 2015, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/9/2019) malam.

“Tantangannya banyak, tapi tak terlihat. Kita harus menghadapi bahaya alam, serta fisik dan mental yang harus kuat,” ujar Nirmala Chandra Motik, Ketua Umum Wima Ina.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Wima Ina yang juga Ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (INSA), Carmelita Hartoto. “Ketika saya mulai terjun di sini menggantikan ayah saya, banyak tantangan. Banyak pula yang sinis karena dianggap kurang mampu. Apakah perempuan ini bisa?” ucapnya.

Ditambahkannya, “Menjadi pemimpin perusahaan pelayaran itu tak mudah, termasuk memimpin laki-laki, apalagi bicara soal kebijakan.” Namun kemudian dibuktikannya bahwa ia mampu, bahkan menjadi Ketua Umum INSA.

Carmelita seringkali menyuarakan kepentingan asosiasinya demi kemajuan pelayaran nasional. Belakangan, ia kembali gencar menyatakan keberatan atas usul pelonggaran penerapan azas cabotage. Usul ini memberi peluang kepada perusahaan pelayaran asing melayani pelayaran penumpang atau barang di dalam negeri.

Cabotage, kata Carmelita, sangat berkaitan dengan kedaulatan. Padahal Indonesia mampu meningkatkan pelayaran dalam negeri tanpa campur tangan asing. “Tahun 2005, kapal kita baru 6.000 unit, sekarang kapal kita sudah 25.000 unit. Artinya kita mampu, kok. Kita tidak perlu investor dari luar untuk membangun pelayaran nasional kita,” ungkapnya.

Chandra juga mengatakan hal yang sama. “Jika UU Pelayaran direvisi, bisa jadi industri pelayaran Indonesia dikuasai oleh asing. Kalau sampai direvisi, kedaulatan kita akan terinjak-injak. Jangan sampai azas cabotage itu dihapus,” katanya.

Tantangan lain juga dihadapi sisi lain dari pelayaran. Soal pelabuhan misalnya, disebut Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, Dothy, beda dari kondisi 20 tahun lalu. Dengan teknologi dan otomatisasi yang makin berkembang, operasional di pelabuhan sudah bisa dilakukan perempuan.

Handicap itu bisa diatasi dengan teknologi. Bahkan mereka, para perempuan itu, bisa mengendalikan empat-lima alat,” ujar Dothy.

Menurut Dothy, optimalisasi kerja para perempuan itu bisa didukung dengan fasilitas yang memudahkan dan sistem kerja yang memberi kenyamanan. “Cuti hamil dan melahirkan misalnya, diberikan lima bulan supaya mereka enjoy bekerja di maritim. Engineer kita kebanyakan perempuan,” katanya.

Sayangnya belum banyak nakhoda kapal perempuan. Di Indonesia sekarang ini hanya ada sekitar 17 nakhoda perempuan. Salah satunya, Capt Ni Putu Cahyani yang menjadi nakhoda di kapal patroli. Sebelumnya ada Capt E Kartini, nakhoda perempuan pertama di Indonesia.

Kartini yang mulai menjadi pelaut sejak tahun 1971 dan menjadi nakhoda tahun 1991 ini mengakui bahwa kehidupan di laut itu penuh tantangan. “Bagi wanita masih aneh meninggalkan suami, anak-anak, dan berpisah dengan keluarga selama berbulan-bulan. Kita juga perlu izin suami,” tutur Kartini yang bergelar doktor ini.

Kesadaran Kartini bahwa dirinya tak mungkin selamanya bekerja di laut, membuatnya ingin terus menambah ilmu. Dirinya pun tertantang untuk sekolah lagi dan meningkatkan kemampuan. Setelah tidak menjadi pelaut, masih bisa mengabdikan diri untuk terus berkarya di kelautan dan menjadi dosen di beberapa institusi pendidikan pelayaran.

Sementara itu, Putu menyebut tantangannya adalah bisa menjaga para pelaut dari bahaya yang selalu mengintai. “Saya harus stand by senjata. Ada sedikit rasa takut juga,” ucapnya. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Sebagai petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), ia harus siap menghadapi tantangan tersebut. “Kalau ada operasi SAR juga, saya harus siap dan ikut serta,” katanya.

Perempuan di kelautan memang selayaknya terus melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan. “Kita tunjukkan bahwa kita bisa, sehingga layak diperlakukan dengan semestinya,” ujar Retno Windarti, moderator simposium yang juga bergelut di dunia maritim.

Baca ini juga ya!