IndoAviation – Melanjutkan peran aktif Indonesia dalam kancah maritim dunia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku Administrator Maritim akan kembali mencalonkan diri sebagai Anggota IMO (Dewan International Maritime Organization) Kategori C Periode 2024-2025.
Untuk itu, diselenggarakan “Kick-off Meeting Pencalonan Kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025” di Jakarta, Kamis (22/12/2022). Sementara proses pemilihannya akan dilaksanakan dalam salah satu agenda Sidang Majelis IMO ke-33 pada 27 November – 6 Desember 2023.
“Ini langkah awal untuk membahas materi persiapan serta strategi awal pemenangan dan penggalangan dukungan yang perlu ditempuh guna mewujudkan Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO,” ujar Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Laut pada acara tersebut.
“Di samping pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini berperan sebagai External Auditor IMO periode 2020-2023 juga akan mencalonkan kembali sebagai External Auditor IMO untuk periode kedua tahun 2024-2027,” kata Arif.
Arif mengatakan, beberapa hal penting perlu disiapkan terkait strategi pemenangan yang efektif serta roadmap kegiatan. Ini meliputi rangkaian kampanye serta kegiatan di dalam dan luar negeri.
Langkah selanjutnya adalah pembentukan tim pemenangan dan tim lobi serta penyusunan bahan kampanye, seperti aide memoire (materi utama kampanye). “Saya harap, tim pemenangan dan tim lobi sudah mulai bekerja dan mempersiapkan bahan kampanye,” kata Arif.
Dalam penyusunan strategi pemenangan, ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian dan pertimbangan. Pertama, terkait Isu global di bidang pelayaran, seperti pandemi yang menyebabkan krisis pelaut. Ada pula sidang COP 26 yang mendorong ambisi net-zero emission secepatnya.
Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada krisis rantai pasok makanan dan energi dunia. Dirumuskannya Blue Safe Corridor di IMO untuk menyelamatkan kapal dan pelaut di daerah krisis. Dirumuskannya Black Sea Grain Initiative di PBB untuk membuka jalan distribusi bahan makanan dari Ukraina ke dunia.
Kedua, peran aktif Indonesia di IMO. Indonesia adalah salah satu inisiator resolusi penetapan pelaut sebagai pekerja kunci saat pandemi di PBB, dengan adopsi dokumen A/75/L.37 oleh Majelis Umum PBB pada Desember 2020.
Indonesia juga koordinator correspondence group untuk menyusun panduan dalam menghadapi penelantaran pelaut di IMO Legal Committee. Saat ini, hasil pembahasan tersebut diteruskan untuk dibahas dalam “Joint ILO-IMO Tripartite Working Group to identify and address seafarers’ issues and the human element”.
“Hal penting lainnya adalah implementasi dan kepatuhan (compliance) terhadap instrumen-instrumen IMO dalam mempertahankan status white list di Tokyo MOU sebagai flag state serta status white list kepelautan terkait STCW dan MLC, juga penyempurnaan peraturan perundang-undangan di Indonesia” ungkap Arif.