Ignasius Jonan kembali muncul di bursa calon Menteri Perhubungan di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sosok yang kini masih menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini dianggap sebagai sosok yang tepat untuk kembali menjadi Menteri Perhubungan.
Prestasi Ignasius Jonan dalam mengembangkan sistem transportasi di Indonesia disebut cukup banyak. Sewaktu menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (2009-2014), ia dikenal sebagai sosok yang berhasil memperbaiki citra moda transportasi kereta api. Dan ketika menjadi Menteri Perhubungan (2014-2016), Jonan dinilai dapat menghadirkan ‘revolusi’ pelayanan di Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Kyatmaja Lookman, menyebut kinerja Jonan sangat bagus waktu memimpin PT KAI. “Lebih bagus lagi waktu jadi menteri perhubungan,” kata Kyatmaja Lookman. Pengusaha angkutan logistik ini mengemukakan beberapa kali bersama sejumlah pengusaha dan kalangan akademik diajak berdiskusi oleh Jonan untuk membahas sejumlah isu di sektor transportasi.
“Beliau mendengarkan, membahas, lalu ikut sepakat dengan kesepakatan. Beliau kawal betul kesepakatan itu. Nggak bergeser satu senti pun. Artinya beliau taat azas. Komit dengan kesepakatan dan regulasi,” ujar Kyatmaja.
Prestasi Ignasius Jonan juga diakui oleh Direktur Eksekutif DPP Asosisi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Budi Wiyono. “Initnya begini, Jonan itu disiplin, tegas, nggak neko-neko, dan cepat mengambil keputusan, yang bersentuhan dengan kepentingan publik,” ujarnya.
Budi Wiyono cerita, ketika Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 10 Tahun 1988 direvisi menjadi PM 74 Tahun 2015. Revisi itu membengkakkan modal dasar perusahaan jasa freight forwarding dari Rp200 juta jadi Rp25 miliar.
“Kami protes. Satroni Jonan. Dia mau menerima. Kami bilang ke dia, Kemenhub ini maunya apa. Ngerti apa nggak kalau freight forwarding itu lebih ke skill business, lebih banyak orang ketimbang aset. Nggak perlu modal besar. Lagipula di tingkat ASEAN disepakati hanya Rp1,5 miliar. Ini Indonesia malah Rp25 miliar.,” ujar Budi Wiyono.
Setelah diskusi cukup alot, Budi Wiyono mengungkapkan Jonan akhirnya mengambil keputusan untuk tidak segera merevisi KM 76 Tahun 2012 karena butuh proses.
Ketegasan dan disiplin dalam diri Jonan dikemukakan pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno. Meski menerapkan kedisiplinan tinggi dan mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan, Jonan ternyata amat peduli terhadap jajaran Kemenhub.
“Beliau yang mewajibkan tunjangan kinerja cair setiap bulan. Tidak boleh lagi cair 6-12 bulan kemudian. Pak Jonan juga mengupayakan kenaikan jumlah tunjangan kinerja,” jelas Djoko Setijowarno.
Berintegritas Tinggi
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan konsumen, Agus Pambagio, menuturkan Kemenhub perlu dipimpin oleh orang yang punya ketegasan, integritas tinggi, paham industri perhubungan. Mantan pengurus YLKI ini menegaskan Kemenhub tidak dapat dikelola dengan sembarangan karena tupoksi Kemenhub adalah keselamatan dan keamanan transportasi.
“Sebagai leader Jonan sudah membuktikan mampu menata PT KAI dari yang amburadul, rugi besar dan berantakan menjadi sebuah BUMN cemerlang dengan laba fantastis dan diminati oleh anak-anak milenial sebagai tempat favorit untuk meniti karier masa depan,” ucapnya.
Secara terpisah, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menuturkan Jonan memang paling cocok jadi menhub mendatang, karena dengan segala kecerdasannya Jonan akan mampu membawa Kemenhub menjadi wajah pelayanan publik yang profesional.
Darmaningtyas mengemukakan, Ignasius Jonan orang yang cocok untuk melakukan perbaikan layanan transportasi dan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, karena selain punya pengalaman sukses membenahi perkeretaapian Indonesia sehingga menjadi lebih beradab dan manusiawi, juga pada saat menjadi Menhub, ia berhasil membangun kultur layanan di Kementerian Perhubungan.
Lanjut Darmaningtyas, pengalaman Jonan sebagai Menteri ESDM akan semakin memperkaya khazanah tentang apa yang harus dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan angkutan umum, mengingat angkutan umum adalah jawaban jitu untuk penghematan penggunaan bahan bakar minyak dalam industri transportasi nasional.