Gubernur Maluku Murad Ismail serta sejumlah bupati dan walikota di wilayahnya mengusulkan untuk mengembangkan bandara di Pulau Banda dan membangun bandara di Pulau Seram. Usulan ini dikemukakan untuk membangun infrastruktur transportasi demi meningkatkan konektivitas di Provinsi Maluku.
“Saya berinisiatif mengundang gubernur serta bupati dan walikota di Provinsi Maluku untuk mendengar dan berdiskusi terkait apa saja yang dihadapi rekan-rekan di daerah. Alhamdulillah banyak pendapat yang berkaitan dengan konektivitas, khususnya moda transportasi udara dan laut,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai bertemu dengan mereka di Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Menurut Budi, ada permintaan untuk memperpanjang landasan pacu Bandara Banda Neira di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. “Sekarang ini panjang runway baru 1.000-1.200 meter. Kita upayakan melakukan evaluasi untuk diperpanjang menjadi 1.400 meter agar pesawat ATR-72 bisa mendarat di sana,” ungkapnya.
Bandara lainnya juga akan dikembangkan, seperti Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Bandara Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru. Selama ini, bandara-bandara tersebut hanya bisa didarati oleh pesawat kecil yang melayani rute perintis. Provinsi Maluku memiliki 12 bandara dengan delapan rute perintis dan tujuh rute komersial.
Budi juga mengatakan, ada usulan juga untuk membangun bandara di Kabupaten Seram Barat dan Kabupaten Seram Timur. “Kita akan lihat potensinya. Kalau dilihat ada potensi, maka perencanaan akan kita selesaikan,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, sektor transportasi laut menjadi bahasan utama. Budi pun mengatakan, akan merevitalisasi dan mengoptimalkan kapal-kapal yang sudah beroperasi di Maluku. Konektivitas melalui laut memang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Saat ini ada empat kapal di Maluku. Kita sudah bangun satu kapal dan akan tambahkan satu kapal lagi. Jadi akan ada enam kapal baru yang dioperasikan. Kita akan berikan pengelolaannya kepada BUMD,” tutur Budi. Begitu juga dengan dermaganya, yang akan disurvei untuk kelayakan pembangunannya.
Sementara terkait dengan pelaksanaan program tol laut di Maluku, yang dianggap ada persaingan tidak sehat, Budi mendorong Pemda Maluku untuk menempatkan seorang perwakilan di Surabaya, Jawa Timur.
“Rupanya ada masalah hubungan yang kurang baik, sehingga pada saat meminta kebutuhannya ke Surabaya, barangnya sudah habis. Dengan menempatkan perwakilan di sana, semua kabupaten di Maluku dapat mendaftarkan kebutuhannya dan kita akan berikan prioritas pada permintaan tersebut untuk dibawa melalui kapal tol laut,” jelasnya.
Di Maluku terdapat 31 pelabuhan penyeberangan dengan 66 lintas penyeberangan (empat komersial, 62 perintis) yang dilayani 25 kapal (delapan komersial, 17 perintis). Terdapat pula tiga trayek tol laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan sembilan pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.
Foto: BKIP dan Ditjen Hubud Kemenhub