Sat. Nov 16th, 2019

Lima Potensi Terjadinya Monopoli Tol Laut

Kementerian Perhubungan mengungkap potensi terjadinya monopoli tol laut. Dari analisis Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) terdapat lima potensi terjadinya praktik monopoli tol laut.

Demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut, Capt Wisnu Handoko dalam diskusi bersama awak media di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Disebutkan, IMRK didesain Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada pertengahan tahun 2018. Sistem berbasis digital ini dibuat untuk mendata shipper, jasa pengurusan transportasi, consignee, dan perusahaan pelayaran pengangkut.

Penyebab atau potensi terjadinya monopoli tol laut yang pertama adalah shipper atau forwarder tertentu menguasai booking order kontainer dengan cara yang bervariasi. Kedua, forwarder ada yang bersamaan menjadi consignee, sehingga muncul kecenderungan memanfaatkan kuota.

Selanjutnya yang ketiga, ada kecenderungan hanya beberapa forwarder yang melayani satu operator pelayaran. “Kita mensinyalir ada potensi juga di situ karena forwarder-nya ini-ini saja. Kalau kecenderungannya itu-itu saja, harga cenderung tinggi karena tidak punya pilihan lain,” kata Wisnu.

Keempat, hanya ada satu koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang melayani di satu pelabuhan. Wisnu menjelaskan, “Satu DLKr atau DLKp di pelabuhan itu disingkat satu koperasi TKBM. Karena tidak ada kompetisi, hanya TKBM itu saja, akhirnya biaya tinggi.

Potensi yang kelima, consignee yang menjual barang sama dengan atau di atas harga pasar. Dalam pengamatannya, rata-rata disparitas harga turun antara 20-25%.

Untuk mengatasi monopoli tol laut, kata Wisnu, langkah pertama adalah melakukan perbaikan pada SOP shipping instruction dan sistem IMRK untuk mencegah monopoli order kontainer. IMRK tidak dapat menyeleksi kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang.

Langkah berikutnya adalah melakukan pembatasan kuota order kontainer berdasarkan kuota untuk shipper dan consignee. “Kami juga akan melakukan pemberian sanksi kepada forwarder yang memanfaatkan kuota untuk consignee tertentu,” ujar Wisnu.

Sistem IMRK akan dikembangkan agar lebih transparan dalam penyediaan informasi. Wisnu menegaskan, “Sistem IMRK harus bisa menginformasikan biaya logistik secara transparan dan mudah digunakan oleh consignee di daerah.” Peraturan koperasi TKBM juga akan diperbaiki dan memberikan sanksi kepada consignee yang menjual sama dengan atau di atas harga pasar.

“Kami segera berkonsultasi dengan Komite Pengawasan Persaingan Usaha untuk melihat opsi-opsi perbaikan sistem pada proses bisnis dalam penyelenggaraan tol laut. Dengan begitu, pemodal besar di daerah tidak sertamerta bisa mengambil keuntungan yang tidak wajar. Kami juga terus mendorong penggunaan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi biaya logistik pada ekosistem yang ada,” tutur Wisnu.

Foto: Humas Ditjen Hubla

Baca ini juga ya!