Larang ke Cina, Menhub Arahkan Maskapai Ramaikan Asia Selatan dan Australia

Kebijakan pemerintah menerbitkan larangan sementara bagi maskapai nasional untuk terbang ke dan dari Cina mulai Rabu (5/2/2020) mendatang pukul 00.00 WIB hingga waktu yang belum ditentukan akan berdampak pada sejumlah aspek. Di antaranya, menurunnya utilisasi armada pesawat maskapai yang berimbas pada perkiraan pendapatan 2020 dan terganggunya rencana perjalanan penumpang.

“2-3 hari mendatang kita akan membahas dalam rapat hal-hal yang berkaitan dengan akibat-akibat ekonomi dari kegiatan penundaan (sementara) penerbangan dari dan ke Cina. Oleh karenanya, saya menugaskan Dirjen Perhubungan Udara (menginventarisir dampak itu). Kita akan bahas bagaimana upaya yang kita lakukan,” tutur Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di kantornya, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Secara internal, diakuin Budi pihaknya telah melakukan pembicaraan untuk berupaya mengintensifkan rute penerbangan maskapai yang terdampak larangan tersebut.

Internally, kita sudah melakukan pembicaraan. Tujuan-tujuan lain yang diintensifkan untuk mengutilisasi pesawat terbangnya (maskapai) dan juga menjaga jumlah (kunjungan) turis,” kata Budi.

Terkait dengan dampak dari segi ekonomi dari larangan tersebut, Budi mengatakan bahwa pihaknya mengajak maskapai membicarakan hal ini untuk mengukur sejauh dan sebesar apa imbasnya.

“Kalau dampak ekonomi, pasti kan yang kami ukur adalah seberapa banyak pesawat yang tidak terbang dan berapa jumlah penumpang yang tidak bisa diangkut. Sore ini akan dilakukan pembahasan antara Dirjen Perhubungan Udara dengan maskapai untuk menginventarisir dampak-dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan penundaan penerbangan dari dan ke RRT,” ucap Budi.

Sebagai opsi dari solusi utilisasi armada pesawat yang terdampak, Budi mencetuskan agar maskapai menerbangi atau menambah frekuensi ke sejumlah destinasi di kawasan Asia Selatan dan Australia.

“Ada dua tempat yang mungkin mereka akan terbangi, paling mungkin adalah ke Asia Selatan. Kita tahu bahwa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka itu relatif belum memiliki suatu konektivitas yang maksimal. (Kemudian) juga ke Australia,” jelasnya.

Namun Budi mengakui, pihaknya belum melakukan pembahasan secara rinci hal tersebut dengan pihak-pihak terkait.

“Tapi kita belum melakukan suatu pembahasan yang detail. Dua hari ini Dirjen Perhubungan Udara (rapat). Kita lagi diskusi, hari-harinya akan kami bahas,” sambung dia.

Bagi masyarakat yang jadwal penerbangannya terdampak larangan tersebut, Budi meminta pihak maskapai terkait untuk memberikan jalan keluar terhadap tiket-tiket yang telah dipesan.

“Apakah nanti bentuknya bisa ditukar ke penerbangan yang lain, atau bisa berlaku pada tujuan yang sama (dengan jadwal yang berbeda). Nanti Dirjen Udara akan melakukan rapat yang lebih detail,” cetus Budi.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto Rahardjo menjelaskan bahwa maskapai harus mengembalikan biaya tiket yang telah dibeli penumpangnya atau memberikan pilihan untuk mengubah destinasi penerbangan.

“Prinsipnya adalah, karena ini suatu kebijakan yang sudah digariskan oleh pemerintah, airline tentu saja harus mengembalikan atau bisa jadi me-reroute tiket tersebut atau digunakan untuk destinasi lain yang tidak dilarang oleh pemerintah,” kata Novie.

“Sore ini akan dibahas bersama-sama dengan semua operator penerbangan, baik bandara, airline maupun yang lain, untuk dilakukan pendataan, penghitungan seberapa jauh dampaknya dan sebagainya. Jadi, untuk data lebih detail baru hari ini akan kita selesaikan dan mungkin baru besok (4/2/2020) bisa ditanyakan kembali ke kita,” tandasnya.