KPBU Pertama dengan Investor Asing, Proyek Bandara Komodo Dijamin Kemenkeu

Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan menjadi bandara pertama di Indonesia yang menggunakan skema proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan partisipasi investor asing.

Untuk mendukung kelancaran proyek ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungannya kepada Kementerian Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Pada November 2019, PT PII telah menerbitkan pernyataan kesediaan penjaminan atau in-principle approval (IPA) untuk proyek Bandara Komodo.

Kamis (26/12/2019) sore, lelang proyek tersebut telah dimenangkan oleh konsorsium PT. Cardig Aero Service (CAS), Changi Airports International Pte Ltd. (CAI) dan Changi Airports MENA Pte Ltd. Total investasi untuk proyek bandara ini mencapai Rp1,2triliun dengan masa konsesi 25 tahun.

“Kehadiran PT PII sebagai penyedia penjaminan dalam struktur proyek Bandara Komodo ini, merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah, yang bisa meningkatkan confidence, dengan menggunakan Special Mission Vehicle-nya Kementerian Keuangan,” tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Jakarta.

Ruang lingkup yang dikerjasamakan dari Proyek KPBU ini adalah merancang, membangun dan membiayai pembangunan fasilitas sisi udara yang meliputi perpanjangan dan perkerasan landasan pacu, penambahan apron, stopway dan RESA.

Selain itu, ada pembangunan fasilitas sisi darat yang meliputi perluasan terminal penumpang domestik, pembangunan terminal penumpang internasional, kantor dan gedung, serta fasilitas pendukung lainnya.

Pemenang proyek ini juga harus memelihara seluruh infrastruktur dan fasilitas Bandara Komodo selama masa kerjasama, serta menyerahkan seluruh infrastruktur dan fasilitasnya kepada PJPK pada saat masa kerja sama berakhir.

Pengembangan Bandara Labuan Bajo dilakukan dalam rangka menyukseskan dan menunjang Kawasan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan destinasi pariwisata super prioritas.

Salah satu tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan jumlah penumpang sampai dengan 4 juta penumpang dan kargo sebesar 3.500 ton pada tahun 2044, serta untuk memperluas konektivitas nasional dan internasional.