Fri. Feb 28th, 2020

Kena Sanksi Tunda Berlayar Mulai 20 Februari, Pelanggaran Wajib AIS Kelas B

                                   

Kapal-kapal yang tidak memasang dan mengaktifkan Automatic Identification System (AIS) Kelas B saat berlayar di wilayah perairan Indonesia akan dikenai sanksi penundaan berlayar. Sanksi ini mulai diberlakukan pada 20 Februari 2020, menyusul sanksi bagi AIS Kelas A yang sudah diberlakukan sejak 20 Agustus 2019.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Basar Antonius mengatakan, sanksi administratif itu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia.

“Sanksi akan ditindak oleh Syahbandar setempat sampai dengan terpasangnya AIS di atas kapal,” ujar Basar dalam siaran pers (12/2/2020).

Begitu pula bagi nakhoda kapal berbendera Indonesia yang selama pelayaran tidak mengaktifkan AIS atau tidak memberikan informasi yang benar pada AIS, akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara sertifikat pengukuhan Certificate of Endorsement (COE)). “Pencabutan sementara sertifikat COE dikenakan paling lama tiga bulan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah ada rekomendasi dari Syahbandar,” kata Basar.

Ditambahkannya, sanksi juga berlaku bagi kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia. Sanksinya sesuai dengan konvensi internasional atau ketentuan yang mengatur tentang Port State Control (PSC).

“Pemasangan AIS itu untuk mempermudah pendeteksian kapal dan yang paling penting untuk jaminan keselamatan pelayaran,” tegas Basar.

Menurut Basar, pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas stasiun Vessel Traffic Service (VTS) , petugas Stasiun Radio Pantai (SROP), pejabat pemeriksa keselamatan kapal, pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing, serta petugas kapal patroli penjagaan laut dan pantai. “Jika ditemukan AIS yang tidak aktif, para petugas harus segera menyampaikan informasi tersebut kepada Syahbandar!”

Foto: Ditjen Hubla