Kemenlu: Pemerintah Tak Larang Penerbangan ke Luar Negeri

Pemerintah belum memiliki rencana untuk membatasi penerbangan internasional dari Indonesia ke luar negeri. Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah.

Namun demikian, Faizasyah menyebutkan bahwa sejumlah maskapai penerbangan yang dengan sendirinya sudah mulai mengurangi frekuensi layanan penerbangan mereka.

“Secara resmi, pemerintah tidak menghentikan penerbangan, tapi secara komersial maskapai penerbangan melakukan kalkulasi sendiri,” tutur Faizasyah saat memberikan keterangan di Jakarta, seperti dikutip kompas.com, Rabu (1/4/2020).

Salah satu maskapai penerbangan nasional yang saat ini masih melayani penerbangan ke luar negeri adalah Garuda Indonesia.

Faizasyah kembali menegaskan, tanpa adanya kebijakan pembatasan, pihak maskapai telah melakukan kalkulasi sendiri karena tingkat keterisian penumpangnya berkurang.

Baca Juga:

Jual Tiket Murah di Masa Pandemi Covid-19, Lion Air Diprotes Walikota Padang

Jumlah Penumpang di Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma Turun 30 Persen

Di samping itu, menurutnya tidak sedikit negara yang saat ini juga telah memiliki kasus positif Covid-19 mulai menerapkan kebijakan lockdown serta membatasi kedatangan dan transit orang asing.

“Maka ada kendala bagi beberapa jalur penerbangan untuk melanjutkan penerbangannya,” ujarnya.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) per 31 Maret 2020, sudah ada 754.948 kasus yang terkonfirmasi positif di 202 negara, dengan jumlah kematian 36.571 kasus.

Indonesia juga telah melarang sementara kedatangan warga negara asing (WNA). Namun demikian, kebijakan yang akan berlaku pada 2 April 2020 tersebut, dikecualikan bagi sejumlah pihak.

Mereka adalah WNA yang memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas dan lain-lain.

Pengecualian juga berlaku bagi tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat, serta orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional (PSN).