Sat. Nov 16th, 2019

Kemenhub: Pembatalan Sejumlah Rute Sriwijaya Dampak Hubungan Kurang Harmonis dengan Garuda

Armada pesawat Boeing 737-300 maskapai Sriwijaya Air dengan registrasi PK-CKH di Hanggar 2 GMF AeroAsia. Sumber gambar: Ery.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) memastikan terpenuhinya keselamatan, keamanan dan kenyamanan calon pengguna jasa maskapai Sriwijaya Air yang mengalami dampak pembatalan sejumlah rute penerbangan mereka.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti menyampaikan, berdasarkan informasi yang diperoleh Ditjen Hubud, pembatalan sejumlah rute maskapai Sriwijaya Air merupakan imbas dari kondisi kerja sama yang kurang harmonis saat ini antara pihak Sriwijaya Air dengan Garuda Indonesia.

“Tugas kami sebagai regulator adalah memastikan terpenuhi keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi udara dapat terjaga dengan baik sesuai yang diamanatkan UU No 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan,” jelas Polana di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Dengan terhentinya sejumlah layanan, saat ini Sriwijaya Air masih mengoperasikan sebanyak 13 unit pesawat udara dari 30 unit pesawat udara yang dimiliki. 17 armada lainnya tidak dapat dioperasikan dikarenakan pesawat masih dalam masa periode perawatan. Namun ada pula yang dinyatakan Aircraft on Ground atau (AoG) sebagai dampak dari penghentian layanan penyediaan suku cadang oleh GMF AeroAsia.

“Saat ini seluruh Inspektur penerbangan bidang Angkutan Udara dan Inspektur penerbangan bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dari Kantor Otoritas Bandar Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap pemenuhan aspek keselamatan dan pelayanan penumpang Sriwijaya Air. Dan memastikan seluruh penumpang mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Polana.

Sesuai dengan ketentuan, penumpang dapat melakukan proses penjadwalan ulang kembali penerbangan, pengembalian biaya tiket (refund). Apabila terjadi keterlambatan penerbangan juga ditangani sesuai dengan ketentuan penanganan yang telah diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Baca ini juga ya!