Melalui Forum Komunikasi Kelitbangan Kementerian dan Lembaga 2019 yang digelar di Jakarta, Selasa (6/8/2019) pagi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Kemenhub) berupaya menegakkan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kemenhub, Djoko Sasono menyampaikan bahwa Badan Litbang merupakan lembaga yang strategis dalam pemerintahan karena berperan sebagai pemberi rekomendasi kebijakan dalam dukungan pengambilan keputusan.
Dia menilai Litbang harus menjadi contoh dan membuktikan penegakan reformasi birokrasi karena memberikan pelayanan langsung kepada stakeholders serta sebagai konsultan internal Kementerian atau Lembaga.
“Forum Komunikasi Kelitbangan ini merupakan salah satu media yang sangat baik bagi Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/ Lembaga untuk dapat saling mendukung dan bertukar pikiran guna meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan pemerintahan Good Governance dan Clean Government,” tutur Djoko.
Di Kemenhub saat ini terdapat 51 unit yang sedang diajukan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok juga diharapkan tahun ini bisa mendapatkan WBBM. Ini adalah suatu upaya kita untuk memperbaiki birokrasi secara mendasar,” jelas Djoko.
“Saya meyakini bahwa Badan Litbang berkomitmen untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta menciptakan pelayanan publik yang prima sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi tahun 2020-2024,” harapnya.