Kemenhub Beri Saran untuk Stabilkan Harga Tiket Pesawat Terbang

Read Time:1 Minute

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk menstabilkan harga tiket pesawat terbang agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir bertindak agar bisa menurunkan harga tiket penerbangan.

Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, operator penerbangan, dan pihak terkait lainnya. Budi Karya mengungkapkan, ada tiga upaya utama yang disampaikannya kepada para pemangku kepentingan itu.

“Pertama, kami meminta kepada maskapai penerbangan untuk melakukan upaya efisiensi dan inovasi untuk mengelola harga tiket pesawat lebih terjangkau. Melakukan efisiensi, memberikan diskon dan tarif yang lebih murah pada waktu-waktu tertentu, serta inovasi-inovasi lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (21/8/2022).

Kemenhub juga menyebut, sebagai saran kedua, untuk melakukan upaya bersama antara pemda, maskapai, dan penumpang, untuk memaksimalkan keterisian penumpang pada waktu-waktu tertentu.

“Pada hari kerja, misalnya Rabu siang, biasanya okupansi rata-rata hanya 50%. Maskapai harus mempromosikan diskon atau menurunkan harga karena demand yang rendah. Masyarakat bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan tiket yang lebih murah, sehingga tingkat keterisian penumpang meningkat dan harga tiketnya stabil. Secara kumulatif pendapatan maskapai meningkat dan akan memberi ruang agar tidak mengenakan tarif batas atas pada waktu puncak,” tutur Budi Karya.

Dijelaskannya, peran pemda harus ditingkatkan, seperti memberikan subsidi dengan cara melakukan block seats. Pemda menjamin tingkat keterisian agar bisa lebih dari 60%. “Contohnya yang dilakukan pemda di Toraja, Sulawesi Selatan. Mereka memberikan dukungan kepada maskapai, sehingga tingkat keterisian bisa di atas 70%. Maskapai bisa terus melayani rute tersebut dengan harga yang terjangkau karena kepastian okupansinya,” ucap Budi Karya.

Ketiga merupakan usul dari pemangku kepentingan untuk menghilangkan atau menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) avtur menjadi 5%. “Avtur mempengaruhi biaya operasional penerbangan sekitar 40%, terlebih untuk pesawat kecil yang melayani daerah-daerah pelosok. Kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan terkait hal ini,” ungkap Budi Karya, seraya menambahkan, “Kalau semua upaya ini bisa dilakukan, diharapkan dapat menstabilkan harga tiket antara 15-20%.”

Foto: Indoaviation