Fri. Feb 28th, 2020

Kaum Milenial dan Emak-emak Diajak Rakor agar Tingkatkan Penggunaan Transportasi Umum

                                   

Demi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengajak kaum milenial dan kaum ibu (emak-emak) rapat koordinasi (rakor) Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Hal ini merupakan salah satu upaya melibatkan keikursertaan warga agar pembangunan transportasi umum yang sistematis tidak sia-sia.

“Rakor BPTJ ini untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan transportasi di Jabodetabek; di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Permasalahannya banyak,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai membuka Rakor RITJ 2020 di Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Sebelumnya, Kepala BPTJ Polana B Pramesti melaporkan, rakor ini dilaksanakan untuk sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah Jabodetabek. Saat ini penyusunan RITJ sudah memasuki periode kedua tahun 2020-2024.

“Masih banyak yang harus dipenuhi karena pembangunan dan kesuksesan angkutan umum tidak lepas dari peran dan dukungan pemerintah kota dan kabupaten,” ucapnya.

Menhub pun mengatakan, “Kita memang sudah menyepakati bahwa angkutan massal itu menjadi suatu keniscayaan. Masing-masing daerah memiliki rencana. Nah, rencana-rencana itu kita harus koordinasikan menjadi suatu eksekusi.”

Menurut Menhub, koordinasi ke daerah untuk memetakan persoalan, seperti kemacetan di Puncak, harus ada solusi apa yang harus dilakukan. “Apakah dikerahkan bus yang parkir di satu tempat ke tempat lain? Apakah ke sana itu hanya boleh kendaraan tertentu?”

Permasalahan lain, bagaimana konektivitas antara MRT dengan transportasi di Tangerang. “Ini harus dipikirkan. Karena pemerintah makin hari banyak tanggung jawabnya, kita harapkan swasta masuk untuk melaksanakan program-program tersebut,” ucapnya.

Dalam “payung” yang namanya RITJ, kata Menhub, dilakukan dialog. Langkah apa yang sudah dilakukan tapi belum sesuai. “Inisiatif dari masing-masing pemerintah daerah menjadi penting untuk dikoordinasikan. Di sisi lain, tidak mungkin juga pemerintah pusat mengelola atau mendanai semua pembangunan jalan.”

Dijelaskan pula, pemerintah berinisiatif membuat PPP (Public Private Partnership) atau KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi. Di beberapa tempat sudah diinisiasi, seperti untuk bandara di Labuan Bajo dan infrastruktur kereta api di Sulawesi Selatan.

“Bukan tidak mungkin pembangunan LRT dan MRT di Jakarta akan dilakukan dengan pola pendanaan seperti itu. Karena pendanaan adalah suatu hal yang penting,” tuturnya.

Banyak hal yang memang harus dibicarakan. Maka berbagai pihak, termasuk kaum milenial dan emak-emak itu, diundang BPTJ untuk berkontribusi dalam pembahasan tentang transportasi umum.

“Kalau berkaitan dengan wilayah Jabodetabek, ini aglomerasi terbesar. Tentu ini menjadi serius, dengan Jakarta sebagai magnet luar biasa yang penduduknya 8,8 juta orang. Saya yakin angka ini terus meningkat. Maka tentu enggak afdol kalau saya tidak menyapa, ‘Milenial, mana ya dan dari mana, ya? Yang emak-emak mana, ya? Para milenial dan emak-emak ini sangat erat hubungannya untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum,” ungkap Menhub.