Fri. Aug 7th, 2020

Kapal Layanan Bertahap Ditertibkan di Tanjung Priok

                                   

Puluhan surat dan sertifikasi untuk kapal layanan (service boat) yang beroperasi di perairan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, diserahkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Penyerahan sertifikat ini sebagai bagian dari peningkatkan kepatuhan dan ketertiban untuk menjamin terpenuhinya aspek kelaiklautan kapal (seaworthiness).

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menyerahkan sertifikat tersebut didampingi oleh Kepala Syahbandar Utama Tanjung Priok Capt. Hermanta di Dermaga Service Boat Arung Samudra (Arsa) Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (15/1/2020). “Service boat merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem pelayanan angkutan laut. Kapal layanan ini telah lama beroperasi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia,” ujarnya.

Service boat merupakan sarana transportasi penunjang bagi kapal-kapal yang berlabuh jangkar sebelum dapat sandar di pelabuhan. Fungsinya untuk melayani kebutuhan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK). Selama 32 tahun, kapal-kapal layanan ini sudah menjadi bagian dalam pelayanan di Tanjung Priok.

Diungkapkannya, terdapat lebih kurang 1.500 kapal per tahun yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal-kapal ini membutuhkan layanan service boat sebagai penunjang kegiatan operasionalnya.

“Keberadaan service boat sudah pasti harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban,” ucap Sudiono, seraya menambahkan, adanya dokumen kapal menjamin terpenuhinya aspek kelaiklautan kapal dan diharapkan dapat lebih menjamin pelayanan yang aman, lancar, nyaman, teratur, dan efisien.

Dokumen juga mengatur batasan terkait ukuran serta jumlah penumpang dan barang, juga daerah pelayarannya. “Pemerintah hadir secara proaktif melalui Kantor Kesyahbandaran untuk menegakkan aturan,” tegas Sudiono.

Sebelumnya, Hermanta menyampaikan bahwa terdapat enam kapal yang telah diukur dan diterbitkan Gross Akta, serta diterbitkan Pas Besar, Sertifikat Keselamatan, dan Surat Persetujuan Olah Geraknya, masing-masing 24 kapal. “Proses pengujian kapal dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal dilaksanakan secara paralel mulai Desember 2019, tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan status hukum kapal,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok meluncurkan Sistem Pelayanan Terpadu Insan Maritim yang Efisien dan Handal (Si Patimeh). Sistem ini untuk mempermudah dan mempercepat pemberian jasa kepada para pengguna jasa.

Foto: Humas Ditjen Hubla