Insentif bagi Maskapai Penerbangan Menunggu Persetujuan Presiden

Pemberian insentif untuk maskapai penerbangan yang dimaksudkan untuk mengurangi kerugian akibat ditutupnya rute penerbangan ke destinasi-destinasi di Cina, menyusul epidemi virus corona, sudah final dibahas. Pembahasannya terintegrasi dalam rapat yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Hal itu sudah diputuskan Menteri Keuangan untuk secara bersama nanti diumumkan saat kami dapat persetujuan Presiden. Senin (24/2/2020) sore, kami akan lapor kepada Presiden. Ada banyak regulasi yang akan diumumkan,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Menhub menjelaskan, “Saya memang menambahkan, apabila ada diskon yang dilakukan maskapai penerbangan karena adanya penurunan harga avtur, maka insentif itu akan lebih maksimal.”

“Satu dua hari ini saya akan rapat dengan Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) dan Pak Arif (Menteri ESDM Arifin Tasrif) untuk rekomendasi harga avtur. Jadi, kalau harga avtur lebih kompetitif itu lebih baik dan perusahaan penerbangan bisa menurunkan harga tiket pesawat. Penurunan harga avtur dan insentif itu akan signifikan,” ucap Menhub.

Menurut Menhub, paling tidak ada relaksasi harga avtur dan bisa turun 15%-20%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memang sudah menyarankan untuk menentukan harga baru atau rebalancing harga avtur. Dengan demikian, efeknya akan berpengaruh pada penurunan harga tiket 15%.

Sebelumnya diberitakan, pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana menyebut kalau insentif itu tak penting bagi maskapai penerbangan yang didirikannya. “Kita senang dikasih insentif, tapi masalahnya gak hakiki. Yang hakiki adalah future; ke depan. Kalau kita gak bisa kompetitif, gak bisa bawa wisatawan.”

Jadi, kuncinya adalah menjadikan maskapai penerbangan nasional memiliki daya saing. Saat ini, kata Rusdi, maskapai nasional tidak kompetitif karena banyak faktor pendukung operasional dan bisnisnya yang berbiaya mahal. Harga avtur menjadi faktor utama yang mesti diperhatikan pemerintah.

Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie menyatakan, dengan diterimanya insentif, Ombudsman jadi berhak memeriksa maskapai penerbangan. Begitu pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berhak masuk dan memeriksa maskapai penerima subsidi.

Airlines jadi Penyelenggara Pelayanan Publik yang sebagian didanai APBN,” ujarnya.