Ini Peran AirNav dalam Force Down Landing Pesawat Udara Asing

AirNav Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan latihan gabungan penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat (force down landing). Kegiatan yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan TNI AU ini diadakan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Kamis (10/6/2021).

“AirNav Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia. Untuk itu, kami selalu siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder penerbangan,” ujar Mokhammad Khatim, Direktur Operasi AirNav Indonesia yang  hadir di lokasi latihan.

Hadir di lokasi latihan adalah Menteri Kopolhukam, Mohammad Mahfud MD; Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fadjar Prasetyo; Pangkohanudnas, Marsda TNI Novyan Samyoga; serta Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Elfi Amir. Hadir pula para pejabat dari sejumlah kementerian dan lembaga, serta dari instansi terkait.

Khatim menjelaskan, latihan gabungan itu merupakan bagian dari rangkaian Latihan Hanudnas Perkasa B TA 2021 di wilayah Kosekhanudnas II Makassar. AirNav memiliki peran dalam memberikan pelayanan navigasi penerbangan dan memastikan para aparat penegak hukum, dalam hal ini TNI AU, memiliki ruang gerak yang memadai dalam melakukan tugasnya.

TNI AU memang harus melakukan kegiatan pemaksaan pendaratan terhadap pesawat udara asing yang melakukan atau diduga melakukan pelanggaran wilayah. Pendeteksiannya dilakukan oleh Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas).

Menurut Khatim, salah satu media deteksi awal objek asing yang masuk ruang udara Indonesia adalah melalui peralatan surveillance yang dimiliki Kosekhanudnas dan AirNav Indonesia, seperti Radar dan Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B).

“Setelah terbukti ada pesawat udara asing yang melakukan pelanggaran wilayah, kami langsung berkoordinasi dengan TNI AU melalu unit Military Civil Coordination (MCC) yang bertugas di kantor kami untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan sesuai aturan,” ujarnya.

Skema selanjutnya dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia. Chain of command and coordination di dalam TNI kemudian akan berlangsung, hingga melakukan force down landing pada pesawat udara asing tersebut.

“Khusus di bandara sipil, AirNav kembali mengambil peran dalam proses pemanduan pendaratan dan mengarahkan pesawat udara tersebut sampai terparkir di apron yang telah ditentukan. Selanjutnya, AirNav juga akan memberikan pemanduan pendaratan pesawat TNI AU yang melakukan kegiatan force down,” papar Khatim.

Latihan gabungan tersebut juga melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Karantina Bandara. Simulasi dilakukan untuk memaksimalkan peran masing-masing instansi pascapemaksaan mendarat. Skenario berakhir sampai dengan proses sanksi administrasi diberikan dan dilunasi oleh awak pesawat asing kepada perwakilan Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan.

“Latihan gabungan ini memberikan gambaran nyata bagi personel AirNav dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada proses force down landing pesawat udara asing,” ucap Khatim.

Foto: AirNav Indonesia