Fri. May 29th, 2020

Ini Cerita Pesawat N250 (48) Ingin Sertifikasi FAA

                                   

Assalamualaikum semua …

Sertifikasi tertinggi dalam industri penerbangan ingin diraih Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) untuk produk N250. Berbekal sertifikasi dari Federal Aviation Administration (FAA), pesawat N250 boleh berharap besar untuk memperoleh pasar di seluruh dunia.

Memang dambaan produsen pesawat terbang di dunia untuk produk yang diproduksinya adalah memperoleh sertifikat laik udara yang dikeluarkan FAA dari Amerika Serikat. Produsen pun memiliki peluang yang sangat besar untuk menjual pesawat terbangnya ke berbagai belahan bumi ini.

Sertifikasi FAA memang diakui di seluruh dunia. Sebaliknya, jika tidak mengantongi sertifikat itu, jangan berharap besar kalau pesawat terbang yang diproduksinya akan terjual luas.

Sertifikasi bukan masalah pabrik saja, tapi berkaitan dengan otoritas. Kalau otoritas penerbangan sipil Indonesia tidak kuat untuk bisa mendapatkan persetujuan bilateral dengan FAA, pabrik tidak bisa berbuat apa-apa.

Direktur Komersial IPTN pada era N250, S Paramayuda mengatakan, program IPTN harus paralel dengan program Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara (DSKU) Ditjen Perhubungan Udara. Kalau persetujuan bilateral sudah ada, semua sertifikasi yang diberikan DSKU bisa di-endorse atau diakui oleh FAA.

Sayangnya pada tahun 1991, Indonesia belum leluasa melakukan itu. FAA menilai, DSKU belum mencapai tingkat yang bisa mereka akui. Belum siap dan dianggap masih memerlukan waktu untuk meningkatkan kualitasnya agar bisa mengadakan persetujuan bilateral dengan FAA (Angkasa No.6 Tahun I Maret 1991).

Salah satu syarat untuk memperoleh sertifikasi FAA memang adanya Bilateral Airworthiness Agreement (BAA) antara AS dengan negara yang bersangkutan. Jika tidak ada BAA, sertifikat FAA tak akan pernah sampai di tangan IPTN.

Sampai pertengahan tahun 1995, antara Indonesia dengan AS belum ada BAA. Keduanya hanya memiliki limited BAA atau BAA terbatas. Namun dalam kaitan dengan akan diproduksinya N250, perjanjian itu akan diperluas menjadi BAA. Targetnya tahun 1997 pesawat N250 sudah meraih sertifikat FAA.

Menurut Deputy Vice President Program Manager N250, Jusman Sjafii Djamal, tahun 1992 tim dari DSKU dan IPTN berkunjung ke FAA. Hasilnya, Indonesia harus membentuk tim untuk merevisi otoritas penerbangan sipil Indonesia.

Tahun 1992 itu juga, DSKU “dirombak” agar bisa menginspeksi aturan yang sesuai Federal Aviation Regulations (FAR) Part 25 –di Indonesia jadi Civil Aviation Safety Regulations (CASR) 25. Organisasi, aturan, dan manusia-nya harus diubah; dalam arti ada perombakan dan pelatihan-pelatihan.

Beberapa nama terlibat dalam proses tersebut. Ada Budi Mulyawan Suyitno yang sempat menjadi Dirjen Perhubungan Udara bahkan Menteri Perhubungan dan Herry Bakti Sukma Gumay pernah pula jadi Dirjen Perhubungan Udara, juga Erwandi dan Desi Gunawan.

Belasan engineer dan teknisi IPTN juga diperbantukan untuk menjadi inspektur, seperti Muzaffar Ismail yang pernah menjadi Direktur DKPPU (sebelumnya DSKU) dan Mursyidin. DSKU juga membuka kantor di IPTN Bandung untuk memudahkan inspeksi, selain di kantor pusatnya di Jakarta.

Dilanjutkan besok dalam cerita keempat puluh sembilan (49) ya.