Fri. Jun 5th, 2020

Ini Aturan untuk Penumpang Kapal Laut Cegah Penyebaran Covid-19

                                   

Penumpang kapal laut diwajibkan untuk menyiapkan masker dan hand sanitizer dan dipakai sepanjang perjalanan untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Penumpang juga wajib mematuhi dan menjaga jarak fisik (physical distancing) dan mematuhi prosedur yang arahkan petugas. Jika mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan harus segera melaporkannya kepada petugas.

Penumpang yang akan naik kapal laut harus mengutamakan pendaftaran diri secara daring (online check-in). “Operator kapal juga kami imbau untuk menjual tiket secara daring (online) serta menjamin penerapan physical distancing, baik saat penjualan maupun ketika di atas kapal,” ucap Capt. Wisnu Handoko, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhuhungan dalam siaran pers, Kamis (16/4/2020).

Wisnu melanjutkan bahwa operator kapal harus mensterilkan kapal dengan penyemprotan disinfektan secara berkala. Harus pula menyediakan peralatan pengecekan yang memadai untuk mengecek dan mengawasi kesehatan penumpang dan personel kapal secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan. Peralatan kesehatan bagi personel, paling sedikit masker, sarung tangan, dan hand sanitizer, harus tersedia dan memastikan mereka mengenakannya selama perjalanan.

“Operator kapal juga wajib menyiapkan kontak keadaan darurat (emergency call) dan protokol keselamatan selama dalam perjalanan. Memastikan seluruh personel dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang. Juga menyediakan cadangan personel untuk perjalanan jarak jauh,” tutur Wisnu.

Sementara itu, operator pelabuhan wajib menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan physical distancing. Semua petugas pelabuhan juga harus dipastikan dalam keadaan sehat serta mengenakan masker dan sarung tangan. Petugas wajib melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan.

Operator pelabuhan harus memastikan sirkulasi udara yang baik di gedung operasional dan pelayanan umum. Harus pula tersedia tempat cuci tangan atau hand sanitizer di setiap pintu masuk. Ada juga posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis dan ruang istirahat untuk personel.

“Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan, wajib memantau pelayaran kapal, khususnya laporan dari pihak kapal mengenai kondisi kesehatan penumpang,” tegas Wisnu.

Wisnu mengatakan, seluruh aturan pengendalian transportasi laut terhadap angkutan penumpang berlaku juga bagi angkutan barang atau logistik. Pengendaliannya dilakukan oleh operator sarana transportasi, pengelola operasional angkutan, serta pengirim dan pemilik barang.

“Pengelola operasional angkutan barang harus melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistik yang terdiri dari bahan pokok, medis, kesehatan, dan sanitasi tidak terhambat,” tegas Wisnu.

Untuk transportasi laut pada wilayah-wilayah berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB), ada pembatasan penumpang paling banyak 50 persen dari kapasitasnya dengan penerapan physical distancing. Pembatasan ini dikecualikan terhadap trasnsportasi laut yang digunakan pimpinan lembaga tinggi negara dan tamu kenegaraan, operasional pemerintahan, TNI dan Polri, operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat asing dan perwakilan organisasi Internasional di Indonesia, serta penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Kapal angkutan perintis diizinkan beroperasi untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta bahan kebutuhan pokok, serta barang penting dan esensial. Kapal penumpang pun dapat diizinkan untuk mengangkut kargo apabila terdapat keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah tersebut.

Wisnu menambahkan, “Kapal penumpang dapat mengangkut kargo apabila digunakan untuk angkutan logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, dengan tentunya tetap memperhatikan keamanan dan stabilitas kapal.”

Daerah yang ditetapkan sebagai PSBB juga dapat melakukan pembatasan pengoperasian pelabuhan. “Adapun kegiatan operasi kapal, stevedoring, cargodoring, dan delivery tetap diizinkan dilaksanakan dengan menerapkan physical distancing,” jelasnya.

Foto: Ditjen Hubal