Infrastruktur Belum Siap, Indonesia Berupaya Jadi Pemain Utama Pasar Kendaraan Listrik

Pemerintah berupaya agar Indonesia menjadi pemain utama dalam pasar kendaraan listrik, bukan semata jadi konsumen. Namun saat ini, infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) masih belum siap.

Kementerian Perhubungan menyatakan akan terus mendorong percepatan penggunaan EV. Selain digunakan untuk kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, juga masyarakat umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno mengatakan, salah satu tantangan dalam pengembangan ekosistem EV adalah masih terbatasnya jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). “Ketersediaan SPKLU yang masih terbatas ini kita upayakan untuk berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN. Ini untuk mencapai ekosistem electric vehicle yang kondusif,” katanya dalam acara ngobrol santai (ngobras) Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, Selasa (1/11/2022).

Memang disampaikannya bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pengusaha, turut berkontribusi dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik. Dalam hal SPKLU misalnya, Hendro menyebut agar setiap gedung yang baru dibangun atau lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat bisa menyediakan fasilitas SPKLU. Sampai Agustus 2022, sudah ada 346 SPKLU di 295 lokasi.

Kolaborasi lain adalah dengan Kementerian Perindustrian. Kemenhub meminta Kemenperin membuat standar terkait baterai EV, baik dari bentuk maupun spesifikasinya. Keseragaman baterai yang beredar akan mempermudah masyarakat dalam bermobilitas menggunakan EV.

“Diharapkan semua kendaraan listrik pakai baterai yang sama, sehingga mudah dan sangat efisien. Kalau untuk roda dua, ya dengan sistem swap, sedangkan kalau untuk roda empat, banyak SPKLU yang fast charging,” ujar Hendro.

Selain baterai dan SPKLU, Kemenhub juga memastikan terus mendorong adanya bengkel yang bisa menkonversi EV. Hendro menyampaikan, akan ada penambahan jumlah bengkel itu. “Sudah terdaftar 10 bengkel dan nanti akan ada 150 bengkel lagi. Di Bali sudah ada tiga, akan ada ahlinya nanti,” ungkapnya.

Bengkel EV itu awalnya adalah untuk bengkel yang mampu mengonversi kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak (BBM) menjadi EV. Nantinya, bengkel ini bisa juga menangani pergantian baterai. “Usia baterai EV kan hanya tiga sampai lima tahun,” kata Hendro.

Satu lagi yang dilakukan pemerintah, yakni memberikan insentif bagi kendaraan listrik roda empat, roda dua, hingga kendaraan konversi supaya minat masyarakat dalam menggunakan EV terus meningkat. Dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, kata Hendro, insentif itu masih dirumuskan.

beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah mengatakan, anggaran subsidi BBM bisa dialihkan untuk insentif EV, khususnya motor listrik. Kemenhub tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif berupa subsidi, terutama pada saat konversi dari motor BBM ke motor listrik.

Masih belum siapnya infrastruktur yang tersedia memang belum bisa mengalihkan masyarakat untuk berkendaraan listrik secara masif. Namun sebelum itu, “Banyak cara (agar masyarakat tertarik menggunakan EV); bisa dari insentif pajak impor komponen, insentif pajak tahunan kendaraan, sampai tarif parkir atau tol yang lebih murah,” kata Hendro.

Presiden Joko Widodo memang menargetkan penggunaan EV bisa mencapai dua juta kendaraan motor listrik pada 2025. Kemenhub pun menargetkan penggunaan EV tahun 2022 sebesar 13.236 unit kendaraan roda dua dan 39.883 unit kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional kementerian atau lembaga. “Bahkan kita sudah simulasikan milestone KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) hingga tahun 2030,” ujar Hendro. 

Disebutkan pula bahwa perkembangan uji tipe kendaraan listrik cukup signifikan. Hingga 25 Oktober 2022,  jumlah EV yang memiliki Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sudah mencapai 31.827 unit kendaraan.