Wed. Jul 15th, 2020

INFA Tunggu Kenaikan Tarif Penyeberangan Berjalan Normal Tanpa Kekacauan

                                   

Indonesian Nasional Ferryowners Association (INFA) memilih menunggu keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif angkutan penyeberangan. INFA tidak akan melalui cara-cara yang menekan atau mengancam pemerintah.

“Selama ini pemerintah cukup akomodatif dan merespons dengan baik usulan kami. Jika ada perbedaan dalam penerapan besaran tarif dan waktu penetapannya dari yang dijanjikan, kami masih dapat memahami,” ujar Eddy Oetomo, Ketua Umum INFA di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

INFA memahami, kata Eddy, karena proses pengusulan menjadi penetapan itu harus mempertimbangkan ability to pay dan willingness to pay dalam masyarakat. Belum lagi menimbang situasi politik yang melingkupi kurun tersebut.

“Kenaikan tarif angkutan penyeberangan serentak di seluruh Indonesia tak bisa disangkal bahwa sedikit banyak akan menimbulkan multifyer effect pada perekonomian bangsa. Oleh karena itu, kami memaklumi jika pemerintah harus sangat berhati-hati melakukannya,” tutur Eddy, yang didampingi Ketua Bidang Angkutan Penyeberangan INFA, Sudarsono Ramaya.

Memang, masih belum disetujuinya kenaikan tarif angkutan penyeberangan, mengundang reaksi dari dua asosiasi pemilik dan pengusaha kapal penyeberangan. Selain INFA, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) sebelumnya bereaksi cukup keras. Bahkan Gapasdap menyuarakan akan mogok operasi penyeberangan jika tuntutan kenaikan tarif itu tak segera dikeluarkan pemerintah.

Pembahasan kenaikan tarif angkutan penyeberangan memang sudah melalui pembahasan selama dua-tiga tahun bersama pemerintah. Hasil pembahasan sudah diajukan untuk mendapat penetapan dari pemerintah. Dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, ajuan tersebut sudah pula disampaikan kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Namun sampai Februari 2020 ini, pemerintah belum menetapkannya.

Rupanya, Gapasdap mengajukan lagi permintaan kenaikan tarif yang lebih besar, sampai 38 persen, padahal ajuan sebelumnya paling tinggi 28 persen. INFA, yang dibentuk tahun 2015 ini, tidak demikian, tidak pula terlintas untuk mogok. Bahkan, kata Eddy, akan tetap beroperasi dan membantu pemerintah untuk mengangkut pengguna jasa penyeberangan, jika ada pemogokan.

“Kita gak mempermasalahkan lagi. Ini tinggal proses sambil menunggu penetapan saja. Saya tahu daya beli masyarakat kurang bagus. Kalau naik, jangan dijadikan beban kepada masyarakat. Kita gak mau menuntut banyak. Nanti malah membikin kekacauan. Berjalan normal saja dan ingin selalu memberi kontribusi untuk kebaikan. Saya percaya, pemerintah akan berbuat yang terbaik dan melindungi dunia usaha dan investasi,” tutur Eddy.

Ditambahkannya, melihat kondisi dan situasinya, kenaikan antara 10,47 persen sampai 14,67 persen di lintasan tertentu dan maksimum 28 persen dinilai wajar. “Syukur-syukur mendapat kenaikan yang leluasa untuk perusahaan dalam menjalani operasionalnya,” ucapnya.

Kenaikan tarif memang tetap ditunggu, juga oleh tujuh anggota INFA, yang mengoperasikan 74 kapal penyeberangan, di luar yang dioperasikan ASDP Indonesia Ferry. Bukan karena penyedia jasa penyeberangan itu tidak untung, apalagi sampai tidak bisa membayar gaji pegawai.

“Biaya-biaya dari hitungan operasional sudah ter-cover. Kalau gak, ya tidak bertahan. Cuma sekarang untungnya sedikit. Kalau ada kenaikan, bisa meningkatkan pelayanan,” ujar Eddy

Sudarsono menjelaskan, “Kan ada yang namanya standar pelayanan minimum (SPM). Nah, sekarang ada beberapa yang mungkin tidak bisa dilakukan akibat tarif yang belum baik, seperti AC kurang dingin dan gak semua ada AC, walaupun standar keselamatan pasti masih terpenuhi.”