Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan 11 dari 42 komitmen untuk mendukung terwujudnya laut yang bersih, sehat dan produktif dalam kurun pelaksanaan Our Ocean Conference (OOC) tahun 2017-2018. Pada OOC 2019 di Oslo, Norwegia, Indonesia menambah tiga komitmen melengkapi komitmen tersebut.
“Pada penyelenggaraan OOC 2017 dan OOC 2018, Indonesia mengusulkan 42 komitmen untuk mewujudkan laut yang bersih, sehat, dan produktif. Sebelas komitmen sudah 100 persen terlaksana, sisanya masih berjalan,” kata R. Sjarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada OOC 2019 di Oslo, Kamis (24/10/2019).
Pada hari yang sama, OOC yang berlangsung 23-25 Oktober 2019 resmi ditutup oleh Menteri Luar Negeri Norwegia, Ine Eriksen Soreide. Delegasi Indonesia diwakili perwakilan dari KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, BMKG, dan KBRI di Oslo.
Delegasi tersebut mengawal dan menyampaikan perkembangan komitmen dengan enam Areas of Action. Yakni Marine Protected Areas and Other Area Based Management Measures, Climate Change, Sustainable Fisheries, Marine Pollution, Sustainable Blue Economy, dan Maritime Security.
Adapun tiga komitmen Indonesia untuk OOC 2019 adalah yang pertama, pencadangan 700.000 hektare kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Juga alokasi dana 6,68 juta dollar AS untuk membentuk kawasan konservasi perairan baru dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya.
Komitmen kedua, melaksanakan stock assessment untuk sumber daya perairan darat dengan alokasi dana 300.000 dollar AS tahun 2020. Komitmen ketiga, memperpanjang proyek “Peningkatan Sistem Peramalan Lautan untuk Mendukung Pengurangan Risiko Bencana Maritim” pada 2019-2024 dengan dana 121 juta dollar AS dari anggaran nasional.
Dalam setiap OOC, komitmen yang disampaikan merupakan komitmen sukarela. Namun komitmen ini berwujud nyata dan berdampak signifikan untuk menciptakan lautan yang bersih, sehat, dan produktif. Misalnya, pada OOC 2018 di Bali dihasilkan hampir seribu komitmen.
Berdasarkan catatan KKP, 11 komitmen yang telah diselesaikan yang pertama adalah mewujudkan 22.68 juta hektare area konservasi pada tahun 2018. Komitmen berikutnya adalah mengalokasikan anggaran 2,3 juta dollarAS untuk meningkatkan efektivitas manajemen dari 10 Marine Protected Areas nasional dan 24 provinsi.
Pendanaan 72.000 dollar AS tahun 2019 melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) juga tuntas. Dana ini untuk mengidentifikasi area-area kerapu dan budidaya rumput laut di 16 provinsi secara berkelanjutan.
Indonesia juga menuntaskan komitmen mengalokasikan anggaran 6.754.000 dollar AS guna meningkatkan produksi perikanan dengan memanfaatkan bioflok teknologi akuakultur. Penganggaran dibagi dalam tiga tahun (2017-2019). Penuntasan komitmen lainnya adalah alokasi 3 juta dollar AS bagi keperluan fish stock assessment untuk tahun 2018-2021.
Komitmen lain diselesaikannya Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan 70% sampah plastik di laut pada akhir tahun 2025. Indonesia akan berinvestasi hingga 0,85 miliar euro dalam empat tahun ke depan untuk mengembangkan program nasional pengelolaan limbah yang bersumber dari daratan.
Rencana Aksi Nasional untuk memberantas sampah plastik di laut dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Melibatkan 16 kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan LSM, dengan total anggaran 1miliar dollar AS. Berkomitmen untuk melakukan program peningkatan kesadaran masyarakat mengurangi sampah plastik di laut dan juga mikro-plastik melalui komunikasi, informasi, dan pendidikan.
Indonesia dan 17 negara lain yang tergabung di Asia Timur Summit telah mendeklarasikan Pernyataan Pemimpin EAS (East Asia Summit) untuk memerangi sampah plastik di laut. Mengurangi minimum 2 persen sampah plastik di laut yang melewati batas antarnegara.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen pula untuk pelaksanaan proyek pertanian ikan dan padi untuk mendukung sustainable blue economy. Menyediakan pengembangan tanah seluas 25 hektare, terdiri dari 18 hektare budidaya ikan-padi yang didanai oleh FAO. Pengembangan ini berlanjut sampai akhir tahun 2019 dengan tambahan 7 hektare pertanian daerah. Indonesia juga menuntaskan komitmen untuk alokasi dana 8,7 juta dollar AS pada tahun 2018 untuk pengembangan Industri Rumput Laut Nasional.
Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Perhubungan Laut, Yan Prastomo Ardi menjelaskan, komitmen OOC 2018 yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan adalah di area Maritime Security. Indonesia menyelesaikan komitmen ini dengan mewujudkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok, yang akan diberlakukan pada Juli 2020.
“TSS telah disetujui dalam pertemuan di Sub Komite International Maritime Organization (IMO) NCSR ke-6 dan diadopsi dalam IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101. Kedua pertemuan ini berlangsung tahun 2019. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang melakukan persiapan, seperti memperkuat Vessel Traffic Services (VTS), menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang relevan, serta mempersiapkan pelatihan navigasi kapal melalui Selat Sunda dan Selat Lombok,” tutur Yan.
Menurut Yan, masih ada komitmen Indonesia di OOC 2018 yang dalam proses penyelesaian terkait Particulary Sea Sensitive Area (PSSA). Saat ini Ditjen Perhubungan Laut masih konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan proposal PSSA komprehensif di Selat Lombok.
“Kami berharap, proposal tersebut dapat didiskusikan lebih lanjut pada komite terkait di IMO untuk dipertimbangkan lebih lanjut,” jelas Yan.
OOC telah dilaksanakan enam kali sejak tahun 2014. Penyelenggaraannya berlangsung di Washington DC dua kali serta masing-masing satu kali di Cile, Malta, Indonesia, dan Norwegia. Untuk tahun 2020, OOC akan dilaksanakan di Republik Palau.
Konferensi tahunan itu telah mengeluarkan 1.318 komitmen di bidang kelautan dan kemaritiman. Terdiri dari 31 komitmen, 73 komitmen, 126 komitmen, 433 komitmen, 287 komitmen, dan 368 komitmen, berturut-turut dari tahun 2014 sampai 2019.
Foto: Humas Ditjen Perhubungan Laut