Indonesia Butuh Sistem Monitoring Isu Publik Terintegrasi

Indonesia perlu membangun sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa digunakan bersama. Sistem dibangun untuk merespons isu publik yang berkembang di masyarakat.

“Tantangan kita dengan tim ke depan adalah monitoring isu publik yang sifatnya prediktif, ” ujar Hasyim Gautama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik di Lombok Barat, 21-22 Oktober 2021.

Hasyim menambahkan, “Tentunya untuk ukuran kita sebagai manusia yang mempunyai pengetahuan dengan daya jangkau yang terbatas itu akan sulit. Namun challenge itu akan kami tangani dengan membangun sistem monitoring isu publik yang secara guyub bisa digunakan bersama. Tujuannya kan sama dengan aplikasi yang satu.”

Menurut Hasyim, tugas monitoring isu publik cukup serius untuk dilakukan karena menyangkut kestabilan. “Bagaimana kita memantau serta merespons isu-isu yang ada. Hal ini biasanya merupakan isu yang sifatnya sensitif, sehingga kita perlu kehati-hatian,” ucapnya.

Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini, kata Hasyim, “Bagaimana kita melihat atau memantau  isu-isu yang berkembang di masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponsnya.”

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Najamuddin Amy mengatakan, tujuan monitoring isu sebagai fungsi komando dan olah data. Untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat, juga analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi.

Dengan monitoring isu itu bisa memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian bisa dijadikan salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.

“Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud management trust,” ungkap Najamuddin.

Praktisi Komunikasi, Emilia Bassar menilai bahwa monitoring isu penting dilakukan karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal. Organisasi bisa belajar dari kesalahan, hugs mendorong keragaman pemikiran dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat.

“Tahap riset yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah dengan memulai persiapan merumuskan masalah dan merancang metodologi. Lalu melaksanakan survei atau polling kuantitatif dan kualitatif serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi,” papar Emilia.

Akademisi Komunikasi, Ahmed Kurnia mengatakan, monitoring isu dalam media merupakan kegiatan pemantauan pada isu tertentu. Pengukurannya dilakukan sebagaimana kecenderungan, pola, sentimen, dan tren suatu isu tertentu dalam suatu lembaga atau institusi.

“Isu bisa muncul apabila ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan publik. Jika kesenjangan itu terus membesar akan memicu konflik atau krisis,” ujar Ahmed.

Di sisi lain, Praktisi Analisis Media Sosial, Ismail Fahmi mengatakan, “Ketika membaca suatu berita, kita harus melihat rekomendasinya dan analisis terlebih dahulu sebagai riset dan analisis data. Publik sekarang ini menyampaikan berita secara real time, tanpa diminta pasti langsung share, khususnya di media sosial.”

“Kelebihannya untuk kita adalah tanpa perlu survei dan tanya terlebih dahulu, kita bisa menangkap langsung apa yang disampaikan. Kekurangannya adalah kalau itu sesuatu yang negatif akan cepat viral. Untuk itulah dibutuhkan rekomendasi dan survei media terpercaya agar kita bisa mendapatkan berita yang valid,” tutur Ismail.

Foto: Kominfo