Indonesia mengusulkan agar Dewan International Maritime Organization (IMO) memiliki mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh cakupan kerja IMO. Bukan hanya mengenai keselamatan maritim dan efisiensi pelayaran, tapi juga perlindungan lingkungan hidup maritim.
Demikian antara lain yang disampaikan Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam Sidang Dewan IMO ke-122 di Markas Besar IMO London, Inggris, pada 15-19 Juli 2019. Delri dipimpin Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, dengan anggota perwakilan dari Ditjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, PFKKI Kementerian Perhubungan, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Perhubungan Laut, serta KBRI di London.
Arif mengungkapkan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia yang meripakan anggota Dewan IMO berperan aktif menyampaikan sejumlah aspek terkait upaya reformasi dewan. “Indonesia turut berkontribusi menentukan arah kebijakan dan reformasi, yang tentunya sejalan dengan kepentingan Indonesia secara keseluruhan,” ucapnya di London, Senin (15/7/2019).
Pada sidang ke-121, Indonesia sudah menyampaikan submisi terkait Reformasi Dewan IMO (Council Reform) dan mendorong dewan untuk membentuk open ended working group. Indonesia juga menyoroti peran dewan dalam pembuatan kebijakan, kebutuhan akan pendanaan alternatif, transparansi, serta kategori keanggotaan dan definisi kategori yang ada. Kategori ini memperhatikan kondisi geografis khusus, seperti “pulau” dan “negara kepulauan”.
Selanjutnya Arif mengatakan, Indonesia menyarankan perlunya penjabaran kriteria-kriteria dalam anggota dewan saat ini. Hal ini dikemukakan untuk menentukan negara-negara mana saja yang memiliki kepentingan terbesar terhadap perkembangan maritim dunia. Bukan hanya yang terkait dengan perdagangan dan jasa maritim, tapi juga dengan parameter penting lain, seperti lingkungan.
Usul lainnya adalah memperpanjang masa jabatan dewan dari dua tahun menjadi empat tahun. Sementara pelaksanaan sidang majelis IMO setiap dua tahun sekali dalam membuat keputusan terkait anggaran, administrasi, dan sumber daya manusia.
Sidang Dewan IMO ke-122 yang dipimpin Zhang Xiaojie (China) dengan wakil Vice Admiral (Ret) Edmundo De Ville de Campo (Peru) dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim. Sidang dihadiri oleh perwakilan 40 negara anggota Dewan IMO serta pengamat dan utusan berbagai asosiasi di bidang maritim.
Terdapat 21 agenda yang dibahas pada Sidang Dewan IMO dengan 48 dokumen pendukung. “Salah satu agenda yang menjadi pembahasan utama adalah reformasi Dewan IMO,” ujar Arif seraya menambahkan, “Keaktifan Indonesia di setiap sidang merupakan modal untuk kembali berjuang dalam pemilihan sebagai anggota Dewan IMO kategori C periode 2020-2021.”
Foto: Ditjen Perhubungan Laut