Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Perhubungan) makin dibutuhkan untuk mengembangkan transportasi nasional. Maka agar hasil penelitian yang dilakukannya bermanfaat dan membumi, Balitbang Perhubungan ingin mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan rencana strategisnya untuk periode tahun 2020-2024.
“Bagaimana renstra (rencana strategis) ke depan dijadikan membumi. Kalaupun rencana dan konsep bagus, tapi seperti di awang-awang, tak akan ada manfaatnya,” kata Sugihardjo, Kepala Balitbang Perhubungan usai Focus Group Discussion (FGD) “Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan untuk Perkembangan Transportasi Nasional” di Jakarta, Selasa (23/10/2018).
Sugihardjo menambahkan, hasil penelitian Balitbang Perhubungan juga jangan sampai terhenti sampai tataran konsepsi, tapi bagaimana caranya agar dapat diimplementasikan. “Bagaimana untuk itu bisa bekerja sama dengan berbagai pihak di dalam ataupun luar negeri. Begitu pula penelitian-penelitian untuk sub sektor di Kementerian Perhubungan, harus jelas bagaimana manfaatnya nanti,” ucapnya.
Pada FGD tersebut hadir para pembicara, yakni Chairman DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi, Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Umar Aris, MY Jinca dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Makassar, Guru Besar Transportasi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Ketua Presidium MTI Agus Taufik Mulyono, serta Vice President Corporate Planning & Tranformation PT Angkasa Pura I Ramdan Pradana, dengan moderator Sekretaris Balitbang Perhubungan Rosita Sinaga. FGD untuk latar belakang studi itu merupakan dasar dalam penyusunan definisi ulang Balitbang Perhubungan.
Menurut Agus, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan agar Balitbang Perhubungan bisa berperan besar. Antara lain, belum optimalnya kerja sama dengan perguruan tinggi, badan usaha, dan asosiasi. Hasil inovasi publikasi penelitiannya juga masih kalah bersaing dengan pelayanan teknologi digital global. Begitu juga sistem data base-nya yang belum terorganisasi dengan optimal, terkesan tidak akurat, dan sulit diakses publik.
“Padahal peran Balitbang Perhubungan memiliki potensi strategis untuk memperbaiki rumusan kebijakan transportasi yang lebih baik,” ujar Agus.
Hal tersebut direspons positif oleh Ramdan, yang mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan hasil-hasil penelitian Balitbang Perhubungan untuk pengembangan bandara-bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I. “Masih banyak bandara yang harus dikembangkan. Untuk ini diperlukan data akurat dari hasil survei dan penelitian,” ujarnya.