“Exemption Flight” Rute Domestik Batal, Grup Lion Air Minta Maaf

Layanan operasional dengan perizinan khusus (exemption flight) Grup Lion Air pada rute penerbangan domestik yang rencananya dimulai hari ini, Ahad (3/5/2020) dibatalkan. Terkait hal ini, pihak grup maskapai rintisan Rusdi Kirana tersebut melayangkan permohonan maaf.

“Lion Air Group menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyaman yang timbul,” ujar Komunikasi Strategis Perusahaan Grup Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, Sabtu (2/5/2020).

Perusahaan menyebut rencana tersebut mengalami penyesuaian dan ditunda sampai waktu yang akan dikabarkan selanjutnya.

“Penyesuaian yang dimaksud yakni penundaan operasional exemption flight Lion Air Group hingga pemberitahuan selanjutnya,” kata Danang.

Danang menjelaskan, penundaan terjadi karena dibutuhkan persiapan-persiapan yang lebih komprehensif, agar maksud dan tujuan pelaksanaan penerbangan khusus tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan berlaku. Khususnya, layanan ini tetap memenuhi unsur-unsur keamanan dan keselamatan penerbangan, termasuk tidak menyebabkan penyebaran Covid-19.

Baca Juga:

Ikuti Grup Lion Air, Garuda Mau Buka Penerbangan Khusus Pebisnis

Grup Lion Air Siap Terbangkan Pebisnis di Masa PSBB, Ini Syaratnya

“Lion Air Group secara menyeluruh selalu berkoordinasi bersama regulator serta berbagai pihak terkait, dengan harapan apabila penerbangan akan dilaksanakan dapat beroperasi lancar,” jelasnya.

Sehingga, lanjutnya, bisa memenuhi kebutuhan transportasi udara sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama masa angkutan udara Idul Fitri periode 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Grup Lion Air menegaskan, tujuan utama operasional perizinan khusus ini untuk membantu kemudahan mobilisasi pebisnis, bukan pemudik.

Layanan tersebut mencakup penerbangan untuk:
1. Pimpinan lembaga tinggi negara dan tamu kenegaraan;
2. Operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia;
3. Operasional penerbangan khusus repatriasi;
4. Operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat;
5. Operasional angkutan kargo; dan
6. Operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal Perhubungan Udara.