Tue. Jan 21st, 2020

Ekspor-Impor Bikin Ongkos Perbaikan Mesin Pesawat Mahal, Ternyata Maskapai Salah Prosedur

Mesin CFM56-7B. Sumber gambar: Engine Lease Finance.

                                   

Selama ini perusahaan penerbangan nasional mengeluhkan mekanisme ekspor dan impor bikin biaya perbaikan (overhaul) mesin pesawat di luar negeri menjadi tinggi.

Dituturkan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Syarif Hidayat, selama ini perusahaan penerbangan melakukan prosedur yang kurang tepat, karena pemerintah telah lama memberikan fasilitas untuk meringankan beban biaya perbaikan mesin pesawat maskapai di luar negeri.

Syarif memaparkan, misalnya selama ini maskapai yang melakukan perbaikan mesin ke bengkel Airbus di Eropa. Untuk mengirim mesin ke sana, maskapai menggunakan layanan ekspor biasa. Kemudian, setelah mesin selesai diperbaiki, mereka juga menggunakan mekanisme impor biasa untuk mengirim kembali mesin tersebut ke Indonesia.

“Harusnya kalau sekadar mau memperbaiki mesin, itu cukup ekspor sementara saja ke luar negeri. Nanti begitu selesai (diperbaiki), dikirim balik ke Indonesia, namanya re-import. Diimpor biasa kan (maskapai) harus bayar ini dan itu, harus perizinan baru lagi, itu sebetulnya kurang tepat,” terang Syarif di kantornya usai pertemuan dengan perwakilan Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA), Senin (13/1/2020) sore.

“Mereka (maskapai) me-repair (mesin pesawat) ke luar (negeri) dengan ekspor biasa, kemudian baliknya lagi impor biasa. Sehingga menjadi beban (biaya) yang sangat berat,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, dengan menggunakan layanan re-import, maskapai hanya perlu membayar pajak suku cadang pesawat yang dilakukan pergantian. Artinya, kocek yang dikeluarkan untuk pajak bukan dalam besaran utuh seperti membeli mesin baru.

“Nah, re-import itu nanti dicocokan antara dokumen dengan barangnya. Begitu cocok, berarti itu barang yang sama, (barang itu) tidak kena pajak sebesar barang baru, tapi hanya terhadap part yang dilakukan penggantian saja. Kalau impor biasa dia (maskapai) harus bayar masuk full,” urainya.

Sedangkan untuk fasilitas ekspor sementara, Syarif mengatakan bahwa mesin pesawat yang dikirim ke luar negeri tidak dikenakan pajak.

“Padahal kita punya fasilitas, yang namanya fasilitas perbaikan keluar negeri. Ekspor sementara, nanti (barang) kembali (ke dalam negeri) menjadi re-impor. Itu tidak dikenakan biaya yang banyak, hanya sekadar value added saja untuk perbaikan di luar negeri,” kata Syarif.

“Mereka (maskapai) enggak mengerti, tadi saya jelasin. Intinya selama ini mereka tidak paham terhadap ketentuan, tidak bertanya juga, mereka lakukan saja prosedur seperti itu (ekspor-impor biasa). Yang rugi mereka sendiri, padahal di kita (bea cukai) sudah ada fasilitas seperti itu (ekspor sementara dan re-import) sudah lama sekali,” tegasnya.

Syarif mengatakan, pihaknya siap jika INACA membutuhkan untuk melakukan sosialisasi fasilitas layanan ekspor dan impor khusus tersebut kepada anggotanya.

“Kita sampaikan bahwa kami siap memberikan sosialisasi mengenai ketentuan apapun yang berhubungan dengan industri penerbangan, termasuk juga fasilitas. Di antaranya adalah dengan memberikan izin gudang berikat atau pusat industri berikat, di mana hal ini akan semakin menurunkan logistic cost teman-teman penguasa di asosiasi ini. Kita mendukung sepenuhnya anggota INACA dalam menjalankan bisnisnya seperti biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja menyambut baik input yang diberikan Syarif dan timnya terkait fasilitas dan layanan tersebut, termasuk tawaran untuk melakukan sosialisasi.

“Jadi tadi yang disampaikan Pak Syarif berupa fasilitas-fasilitas yang sudah ada di dalam bea cukai, ini bisa kita sampaikan kepada anggota kita di asosiasi. Mungkin prosedur atau sistem yang sekarang ini, dari waktu ke waktu di-upgrade oleh bea cukai, ini juga menjadi suatu program untuk kita informasikan kepada anggota,” kata Denon.

Denon juga mengatakan bahwa ke depannya INACA dan DJBC akan menggelar rapat rutin bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mempermudah proses bisnis di industri penerbangan nasional.

“INACA dan Bea Cukai nanti akan menggelar rapat sama-sama secara rutin, melibatkan departemen (kementerian) terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Sehingga kita enggak kembali ke pola kerja yang lama, kita ingin bisa cepat menyelesaikan business process agar lebih efisen. Supaya kita sebagai pelaku industri mempunyai competitive value, business process-nya juga tidak menjadi high economy cost,” tandasnya.