Tue. Aug 4th, 2020

DPRD Jawa Barat Usul ke Gubernur Beli Helikopter

Airbus Helicopters

Helikopter H145 terbaru pabrikan Airbus Helicopters. Sumber gambar: Airbus Helicopters.

                                   

Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Irfan Suryanagara mengusulkan agar Gubernur Jawa Barat menganggarkan pembelian helikopter untuk memudahkan mengakses wilayah terdampak bencana di wilayahnya.

Usulan tersebut dicetuskan Irfan saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar dengan agenda Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2019/2020, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (6/1/2020).

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar tersebut mengatakan, dirinya menilai ada kendala yang dihadapi oleh Gubernur Jabar saat menuju sejumlah daerah di Jabar yang terdampak bencana banjir awal tahun 2020. Menurutnya, kendala itu adalah akses yang sulit ditembus oleh moda transportasi darat.

“Kami berharap Pemprov Jabar bekerja maksimal untuk penanggulangan bencana di Jabar. Masalah gubernur terkendala jadwal di lapangan. Silakan dipikirkan moda transportasi apa yang bisa mempercepat sahabat gubernur datang ke rakyat (lokasi bencana),” ujarnya, seperti dikutip Bisnis.com.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat mengatakan bahwa usulan Irfan datang setelah melihat Gubernur datang ke lokasi bencana yang medannya sulit. Namun dia tak menampik keberadaan helikopter dimungkinkan juga digunakan untuk kepentingan gubernur meninjau pembangunan di daerah.

“Tadi yang mengusulkan kan Pak Irfan, karena mungkin melihat kemarin contohnya pas ada bencana sekaligus jadi tidak bisa dengan mobil, dan itu juga nanti bisa digunakan kalaupun disahkan. Jadi, itu kan bukan hanya untuk bencana saja. Karena Jabar kan daerah luas dengan penduduk terbesar,” terangnya

Dia mengatakan, sikap dewan kembali kepada rakyat, apakah usulan pengadaan tersebut menguntungkan atau tidak. Selama ada manfaatnya Taufik menilai wajar saja Pemprov memiliki helikopter.

“Kalau itu menguntungkan untuk rakyat Jabar ya mengapa tidak. Nanti kan kita gulirkan juga untuk rakyat apakah perlu atau tidak. Kalau perlu ya oke, kalau tidak dialihkan ke hal lain. Kita musyawarah mufakat,” tandasnya.