Dengan adanya sejumlah maskapai berbiaya hemat (low-cost carrier/LCC) yang menerbitkan kebijakan penghapusan layanan bagasi gratis bagi penumpang untuk rute penerbangan domestik, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar maskapai menunda pemberlakuan kebijakan itu.

Hal tersebut tertuang dalam konklusi rapat kerja yang digelar DPR RI dengan Kementerian Perhubungan dan perwakilan maskapai nasional, Selasa (29/1/2019) lalu.

“Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional,” kata Wakil Ketua Komisi V, Sigit Susiantomo.

Sigit juga meminta Kemenhub mengkaji ulang besaran komponen tarif pesawat udara agar tidak memberatkan masyarakat.

“Dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, guna memformulasikan ulang besaran komponen tarif batas atas dan tarif batas bawah, antara lain terkait harga avtur, pajak, serta bea masuk suku cadang,” paparnya.

Sebelumnya, maskapai Lion Air dan Wings Air telah menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpangnya per 22 Januari 2019. Namun demikian, penumpang hanya digratiskan membawa barang ke dalam kabin pesawat seberat 7 kg.

Langkah kedua maskapai Grup Lion Air ini kemudian diikuti Citilink Indonesia, perusahaan anak Garuda Indonesia, yang akan menghapus layanan bagasi gratis pada 8 Februari mendatang.