Diganjar Sanksi Administratif Rp25juta, Kemenhub Tunggu Respon Garuda

Airbus A330-900 neo Garuda Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyampaikan penerapan sanksi denda administrasi sesuai PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan kepada Garuda Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti menjelaskan, sanksi tersebut terkait dengan ketidaksesuaian antara dokumen terbang Garuda Indonesia dalam ferry flight pesawat Airbus A330-941neo registrasi PK-GHE pada nomor terbang GA 9721 rute Toulouse–Jakarta tanggal 17 November 2019 dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada persetujuan terbang (Flight Approval).

“Sanksi administratif kepada Garuda karena melanggar PM 78 tahun 2017 terkait dengan kesesuaian (dokumen terbang) terhadap flight approval,” tutur Polana di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Sanksi tersebut berupa denda dengan besaran Rp25juta hingga Rp100juta dan hal ini telah disampaikan Ditjen Hubud kepada Garuda. Polana menyatakan, saat ini pihaknya sedang menunggu respon maskapai pelat merah tersebut atas sanksi yang diberikan.

“Sudah disampaikan kepada Garuda hal ini dan kami menunggu reaksinya. Dendanya antara Rp25juta-Rp100juta, nanti akan dibicarakan lagi,” ungkap Polana.

Saat ditanya apakah ada sanksi lain dari Kemenhub kepada Garuda, Polana menegaskan bahwa tidak ada sanksi lain.

“(Sanksi lain) enggak ada. Sesuai dengan regulasi kita hanya itu, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan penerbangan,” tandasnya.