Fri. May 29th, 2020

Boleh Pergi dengan Berbagai Moda Transportasi, Tapi Mudik Tetap Dilarang

Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sumber gambar: AP 2.

                                   

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa giat mudik tetap dilarang, dan sama sekali tidak ada pengecualian. Di sisi lain, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (6/5/2020).

“Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Tetap pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 yang kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19,” Ujar Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Adita menambahkan, semua penumpang yang diperbolehkan bepergian harus sesuai kriteria dalam SE Gugus Tugas akan diatur dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan amanat Permenhub 18/2020 dan Permenhub 25/2020.

Baca Juga:

Garuda Umumkan Layani Lagi Angkutan Penumpang Mulai Hari Ini

Mulai 7 Mei Semua Moda Transportasi Boleh Beroperasi Lagi

“Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020. Pemenuhan layanan tersebut akan diberlakukan mulai Kamis, 7 April 2020 pukul 00.00 WIB,” jelas Adita.

Berikut kriteria pengecualian penumpang yang boleh bepergian dengan berbagai transportasi berdasarkan surat edaran tersebu:
1) orang-orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan kegiatan, seperti pelayanan percepatan penanganan Covid-19; pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum; pelayanan kesehatan; pelayanan kebutuhan dasar; pelayanan pendukung layanan dasar; dan pelayanan fungsi ekonomi penting.
2) Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia.
3) Repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), WNI, dan pelajar/ mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam SE tersebut juga mengatur dengan ketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian tersebut, seperti: menunjukkan KTP, menunjukkan surat tugas, menunjukan hasil tes negatif Covid-19 dan lain sebagainya.