Fri. Apr 10th, 2020

Berlaku Hari Ini, Sanksi Administratif bagi Kapal Tak Aktifkan AIS Kelas B

                                   

Hari ini (20/2/2020) mulai diberlakukan sanksi administratif bagi kapal yang tidak menggunakan dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) Kelas B. Pemantauannya dilakukan melalui 22 Vessel Traffic Service (VTS) dan 150 Stasiun Radio Pantai (SROP) di seluruh Indonesia.

Sosialisasi penggunaan dan pengaktifan AIS Kelas B sudah dilakukan setahun lebih. “Selain memudahkan pendeteksian kapal, pemasangan AIS juga untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” ujar Hengki Angkasawan, Direktur Kenavigasian di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Penegakan sanksi dilakukan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). KPLP menjadi perangkat hukum yang berwenang memastikan pelaksanaan kewajiban penggunaan dan pengaktifan AIS Kelas B.

Menurut Hengki, sumber daya manusia (SDM) petugas KPLP sudah memadai dan telah dibekali oleh Standard and Procedure (SoP) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal Berbendera Indonesia.

Berdasarkan aturan tersebut, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) dapat melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS atau kapal yang tidak memiliki AIS. Dari pemeriksaan tersebut, PPKK akan melaporkan hasil temuan tersebut kepada Syahbandar.

Lantas Syahbandar akan menyampaikannya kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan mengenai rekomendasi pengenaan sanksi administratif untuk nakhoda. Direktur dapat melakukan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan Certificate of Endorsement (COE) untuk jangka waktu paling lama tiga bulan. Keputusan pencabutan sementara COE dilakukan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya rekomendasi pengenaan sanksi administratif dari Syahbandar.

Jika ada pelanggaran, Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal sampai terpasang dan aktifnya AIS di atas kapal. Namun sebelum dilakukan penindakan, pihaknya akan memberikan peringatan pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan.

“Syahbandar akan berkoordinasi dengan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai untuk dapat mendekati kapal dan memberikan peringatan pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan,” kata Hengki dan akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan peraturan ini.

Foto: Ditjen Hubla