Program pembangunan dan penggantian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Indonesia mulai dilaksanakan. Ditandai dengan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF).
Pada Jumat (21/1/2022), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan penandatanganan kontrak pekerjaan jasa konsultansi Pengembangan dan Peningkatan SBNP antara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dengan konsorsium ANSE Technologies Co.Ltd.
“Saya yakin, konsorsium ANSE Technologies dapat menjaga komitmen dalam melaksanakan pembangunan dan penggantian menara suar dan rambu suar di 20 Distrik Navigasi di seluruh Indonesia, yang tersebar di 103 lokasi,” kata Menhub dalam siaran pers, Sabtu (22/1/2022) .
Pekerjaan pembangunan dan penggantian SBNP tersebut meliputi delapan menara suar dan 95 rambu suar dengan nilai kerja sama sekitar 7,04juta dollar AS. Pelaksanaan pekerjaannya dilakukan dalam kurun waktu 34 bulan antara tahun 2022-2024.
Menhub menyambut baik kerja sama tersebut agar dapat meningkatkan keandalan SBNP, serta meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia. “Dalam melaksanakan pekerjaannya nanti, tetap mematuhi aturan yang berlaku dan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran,” katanya.
Plt. Dirjen Perhubungan Laut Arief Toha menjelaskan, program kerja sama itu dilaksanakan untuk optimalisasi dan pemenuhan kebutuhan SBNP di Indonesia. Hal ini terkait dengan bertambahnya aktivitas dan jalur pelayaran di berbagai wilayah Indonesia.
Saat ini, Ditjen Perhubungan Laut memiliki 3.088 unit SBNP. Jumlah ini baru mencapai 73,35%-nya dari kebutuhan SBNP yang ideal untuk panjang garis pantai di Indonesia. Namun walaupun belum ideal, keandalan SBNP Indonesia sudah mencapai 96,7%. Karena itu, perairan Indonesia tidak dianggap sebagai black area atau suatu kondisi perairan yang sangat berbahaya untuk pelayaran.
“Dengan adanya kerja sama ini, kebutuhan SBNP dapat dipenuhi dan akan semakin menunjang kelancaran dan menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia,” ucap Arif.
Foto: BKIP dan Ditjen Hubla