Sat. Jul 11th, 2020

Bagan Pemisah Alur Laut di Selat Sunda dan Selat Lombok Siap Diberlakukan

                                   

Berbagai kegiatan jelang diberlakukannya bagan pemisah alur laut atau traffic separation scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. TSS ini akan diberlakukan mulai 1 Juli 2020.

Pada 23 Juni 2020, kegiatan yang dilakukan adalah Table Top Exercise di Kantor Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi terkait, antara lain, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bakamla, Basarnas, Badan Intelijen Nasional (BIN), serta Polairud.

“Capaian ini merupakan catatan sejarah baru bagi Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS di alur laut kepulauan, yaitu di Selat Sunda dan Selat Lombok,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam siaran pers, Selasa (23/6/2020).

Budi menambahkan, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan sebagai Maritime Administration di International Maritime Organization (IMO). Indonesia telah memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun di kancah maritim dunia.

Dalam kegiatan table top exercise tersebut, berbagai instansi terkait bersama-sama melakukan skenario komunikasi dan pergerakan kapal negara. Skenario ini dilakukan dalam mekanisme proses perencanaan operasi patroli dan penegakan hukum di bidang keselamatan berlalu lintas di TSS Selat Sunda.

Table top exercise digelar agar operasi patroli dan penegakan hukum dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” ujar Ahmad, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ditjen Perhubungan Laut. Ditambahkan bahwa TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok resmi diberlakukan melalui pengesahan oleh IMO dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II.

Ahmad menjelaskan, “Selat Sunda berada dalam jalur lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI I dengan lalu lintas yang sangat padat dan cukup ramai di wilayah tersebut serta bebasnya kapal-kapal asing yang melintas. Pemberlakuan TSS Selat Sunda merupakan upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.”

Bakal dikerahkan enam kapal patroli KPLP untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut. Kapal-kapal ini melakukan proses deteksi, identifikasi, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan sesuai prosedur yang benar berdasarkan undang-undang. Enam kapal patroli yang beroperasi adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, KN. Cundrik P.204, KN Belati P.205, dan KN. Jembio P.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut, Hengki Angkasawan mengungkapkan, aspek kenavigasian pelayaran pun sudah disiapkan. Di antaranya, kesiapan sarana dan prasarana Vessel Traffic Service (VTS), sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) VTS dan penyiapan navigation guideline.

“Dengan adanya table top exercise, kami berharap dapat terjalin koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan terpadu antar-instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keselamatan lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia,” tutur Hengki.

Setelah kegiatan table top exercise, Kementerian Perhubungan akan menggelar Apel Kesiapan dan Latihan Basah di Pelabuhan Merak, Banten, pada 27 Juni 2020.

Foto: Ditjen Hubla