Angin Segar, Kemenhub Usul Stimulus Biaya Parkir Pesawat

Sebagai bentuk stimulus untuk bagi maskapai di tengah terpaan pandemi virus Corona (Covid-19), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan adanya pembiayaan untuk biaya parkir pesawat.

Diwartakan Tempo.co, Ahad (12/4/2020), saat ini Kemenhub sedang meminta dilakukan penghitungan ulang stimulus untuk operator penerbangan, baik untuk maskapai, bandara, maupun lembaga navigasi yang bisnisnya lesu karena dampai virus tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto meminta biaya parkir armada pesawat di seluruh bandara domestik ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Ini stimulus pertama untuk pariwisata yang semestinya diberikan 1 Maret. Stimulus itu kan enggak jadi. Lalu kami hitung ulang, salah satunya dilimpahkan untuk parkir bandara,” ujar Novie, seperti dikutip dari Tempo.co, Ahad (12/4/2020).

Novie menyebutkan, pembiayaan parkir pesawat yang dibebankan pada APBN tersebut hanya berlangsung temporer atau selama masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:

Booking Penerbangan Bulan Ini Nihil, INACA Mohon Insentif ke Pemerintah

Maskapai Kandangkan Pesawat, Bandara Bali dan Makassar Tak Ada Tempat Parkir

Sejak mewabahnya Covid-19, maskapai terus mengurangi frekuensi penerbangan lantaran kebijakan pembatasan kapasitas angkut penumpang. Kondisi sulit tersebut berlanjut dengan dikandangkannya armada maskapai di sejumlah bandara karena penumpang kian sepi, khususnya rute internasional.

Terkait sasaran maskapai mana saja yang akan menerima stimulus tersebut, Novie menyebutkan bahwa Kemenhub belum membahas secara khusus. Namun, dia mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pemberian bantuan kepada maskapai nasional dan badan usaha yang beroperasi di wilayah domestik.

Soal besaran stimulus yang akan diberikan khusus untuk parkir pesawat ini juga masih dalam proses penghitungan.

Novie menjelaskan, kebijakan itu belum memmiliki payung hukum lantaran baru diusulkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk segera dibahas.

Selain mengusulkan stimulus biaya parkir pesawat, dia juga mengusulkan adanya relaksasi penundaan biaya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan hasil (PPh).

“Ini sangat penting agar maskapai dan operator bandara bisa survive,” ungkap Novie.

Kementerian Perhubungan juga mengusulkan adanya penundaan biaya kalibrasi lembaga Navigasi sebesar Rp100 miliar. Novie berharap penghitungan stimulus untuk seluruh pelaku usaha di industri penerbangan dapat segera dirampungkan.

“Harapannya, negara bisa hadir di situ,” tandasnya.