Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) selama ini terkendala keterbatasan atau minimnya anggaran, terutama untuk investigasi. Bahkan untuk tahun 2023, anggaran KNKT pun masih minim.
Kendala itu pun disorot Ketua Komisi Perhubungan DPR, Lasarus saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan Plt Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Nur Isnin Istiartono dan Ketua Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Nurcahyo Utomo, di Ruang Rapat Komisi V DPR Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2022).
Dalam kesimpulan rapat butir 3 pun tertulis permintaan anggaran itu. Bunyinya: Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan alokasi anggaran TA 2022/2023 bagi KNKT dalam upaya meningkatkan kinerja.
Lasarus meminta agar Ditjen Perhubungan Udara memberikan akses kepada KNKT untuk memperoleh BA-99 (anggaran untuk penyertaan modal negara) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Saya mendengar penjelasan dari KNKT itu sedih. Karena ini tanggung jawab Kemenhub, maka Kemenhub yang bicara dengan Kemenkeu,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Diharapkannya agar nanti tidak terulang lagi kejadian KNKT berutang untuk menjalankan tugas investigasi. “Bagaimana upaya Kemenhub untuk mengatasi keterbatasan anggaran KNKT itu? Salah satu dampak terbatasnya anggaran mengakibatkan investigasi kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 terlambat. Bayangkan, investigasi yang seharusnya selesai dalam 12 bulan jadi selesai 22 bulan. Ini kecelakaan lho, Pak!” kata Legislator Dapil Kalimantan Barat II tersebut.
Sebelumnya Nurcahyo menjelaskan, keterbatasan anggaran investigasi sangat berpengaruh pada proses investigasi. Pada kasus SJ-182 menjadikan terhambatnya biaya menyewa kapal yang digunakan untuk pencarian Cockpit Voice Recorder (CVR) dan pengangkatan puing-puing pesawat dari dasar laut.
KNKT saat itu hanya bisa menyewa kapal ala kadarnya dengan biaya sewa Rp3juta per hari dan kapal induk Rp17juta per hari. Padahal ada kapal memadai yang memiliki semua fungsi, tapi biaya sewanya Rp12miliar per 10 hari.
“Operasi kita waktu itu di Kepulauan Seribu selama 2,5 bulan. Jadi, anggarannya cukup besar. Akhirnya, kita mencari yang ada, yang bisa melaksanakan tugas yang kita harapkan,” tutur Nurcahyo.
Pada tahun 2021, KNKT mengajukan tambahan anggaran Rp6.293.950.000 untuk posko tanggap darurat pencairan CVR pesawat SJ-182. Tahun 2022, KNKT mengajukan tambahan anggaran Rp4.553.811.800 untuk kebutuhan kelanjutan dari pelaksanaan investigasi tersebut, yaitu dari Agustus 2022 sampai Desember 2022. Tahun 2023, pagu indikatif KNKT tercatat Rp40.054.041.000.
“Berdasarkan pagu indikatif ini, diperkirakan KNKT tetap kekurangan anggaran pada tahun anggaran 2023,” ungkap Nurcahyo.
Foto: KNKT